RI News. Jakarta – Pemerintah terus mengukuhkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah strategis jangka panjang. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan 100 unit infrastruktur pascapanen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dari hulu hingga hilir.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPD RI di Jakarta, Amran menyatakan bahwa infrastruktur pascapanen ini akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kekurangan fasilitas penyimpanan pangan memadai.
“Pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu solusi permanen dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir,” kata Amran.
Ia menambahkan bahwa gudang-gudang baru ini akan menjadi simpul utama penyimpanan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Dengan anggaran sekitar Rp5 triliun, lokasi pembangunan difokuskan pada sentra produksi pangan nasional di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Menurut Amran, keberadaan infrastruktur ini bersifat antisipatif menghadapi dinamika distribusi pangan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok secara berkelanjutan, memperlancar distribusi, serta meminimalkan risiko gangguan pasokan yang kerap memicu gejolak harga.
“Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga beras naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar,” tegasnya.
Amran optimistis bahwa jika sistem ini berjalan optimal, Indonesia akan memasuki “masa keemasan pangan”. Infrastruktur pascapanen ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak di lapangan, Perum Bulog, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berperan sebagai off-taker hasil produksi petani.
Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 5,3 juta ton, melampaui kapasitas gudang Bulog existing. Oleh karena itu, skema gudang filial diterapkan untuk menjaga kestabilan stok dan mempercepat distribusi.
Baca juga : Forkopimcam Tanah Pinoh Bersatu Redam Kepanikan Akibat Isu Viral dan Teror Ketukan Pintu
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menyambut baik langkah ini. Ia menyoroti berbagai tantangan ketahanan pangan yang masih dihadapi, seperti disparitas antarwilayah terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan, tingginya biaya logistik, serta kerentanan terhadap perubahan iklim.
“Percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Badikenita.
Pembangunan 100 unit Infrastruktur Pascapanen (IPP) ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Fasilitas yang dibangun tidak hanya gudang penyimpanan, tetapi juga mencakup dryer, Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, dan fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice). Tujuannya jelas: meningkatkan penyerapan hasil panen petani, menjaga mutu komoditas, mengurangi losses, memperpanjang masa simpan, dan memperkuat distribusi pangan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memberikan kepastian bagi petani serta masyarakat sebagai konsumen akhir.
Pewarta : Albertus Parikesit
Tagline : #KetahananPanganNasional, #InfrastrukturPascapanen, #AndiAmranSulaiman, #StokBerasBulog, #ProgramMBG, #SwasembadaPangan, #EkonomiHijauIndonesia,
About the Author
