RI News. Jakarta, 15 Juli 2026 — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pembaruan signifikan pada pola pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas layanan publik di tengah dinamika dunia kerja yang semakin cepat berubah.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan bahwa transformasi tersebut merupakan strategi penting untuk menghasilkan aparatur yang lebih profesional. Melalui pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, pelatihan kini dirancang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan industri serta masyarakat.
“Pejabat fungsional ketenagakerjaan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan di bidang pengawasan, mediasi hubungan industrial, penempatan kerja, pelatihan vokasi, hingga pembinaan K3 sangat ditentukan oleh kompetensi mereka,” ujar Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pejabat fungsional yang dimaksud mencakup Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, serta Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan pola baru ini, Kemnaker menggabungkan pembelajaran daring melalui Massive Open Online Course (MOOC) untuk materi konseptual yang dapat dipelajari secara mandiri, sementara sesi tatap muka difokuskan pada praktik langsung, studi kasus, simulasi, dan penguatan keterampilan.
Proses pembelajaran juga diperkaya dengan on the job training di unit kerja masing-masing, sehingga kompetensi yang diperoleh dapat segera diterapkan dalam tugas sehari-hari. Cris menegaskan bahwa perubahan durasi pelatihan tidak akan menurunkan standar kompetensi. Justru, pendekatan ini membuat proses belajar lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.
Baca juga : Mempererat Ikatan Kebersamaan: Kapolres Wonogiri Silaturahmi ke Kodim 0728 Demi Stabilitas Wilayah
Transformasi pelatihan ini juga menjadi bagian dari pengembangan Kemnaker Corporate University sebagai sistem pembelajaran terintegrasi untuk peningkatan kompetensi pegawai. Tingginya antusiasme terlihat dari sekitar 2.600 usulan calon peserta pelatihan yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Pelatihan kini bukan lagi sekadar kegiatan di ruang kelas, melainkan pembelajaran berkelanjutan yang terintegrasi dengan lingkungan kerja. Keberhasilannya bergantung pada komitmen peserta, dukungan pimpinan, serta peran mentor dalam mendampingi peserta,” tambah Cris.
Dengan inisiatif ini, Kemnaker diharapkan dapat melahirkan generasi pejabat fungsional yang lebih responsif terhadap tantangan ketenagakerjaan di era digital dan perubahan struktur ekonomi nasional.
Pewarta: Vie
Tagline: #Kemnaker, #PelatihanBerbasisKompetensi, #PelayananPublik, #TransformasiKetenagakerjaan, #PejabatFungsional, #CorporateUniversity,
About the Author
