RI News. Jakarta — Politik Hongaria kembali berada di titik nadir ketegangan konstitusional. Batas waktu yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Péter Magyar agar Presiden Tamás Sulyok mengundurkan diri resmi terlewati pada Minggu malam (31/5). Alih-alih tunduk pada tekanan eksekutif, Sulyok memilih bertahan di posisinya. Ia menegaskan akan menunggu pandangan dari Komisi Venesia—badan penasihat hukum Dewan Eropa—dan menuntut agar polemik ini diselesaikan murni berdasarkan koridor konstitusi.
Krisis ini bukan sekadar perebutan kekuasaan biasa, melainkan cerminan dari pergulatan panjang mengenai independensi lembaga negara di Hongaria. Melalui sebuah pernyataan video, Sulyok menyatakan komitmennya untuk tetap bekerja sama dengan pemerintah, terutama dalam mendukung legislasi yang diperlukan demi mencairkan dana Uni Eropa yang membeku. Namun, uluran tangan ini disambut dingin oleh sang Perdana Menteri.
Perdana Menteri Péter Magyar langsung melayangkan kritik tajam lewat respons publiknya. Magyar menuduh Sulyok tidak pernah berpihak pada kaum tertindas atau memperjuangkan supremasi hukum. Secara sinis, Magyar menyoroti bahwa bahkan di momen Hari Anak sekalipun, sang presiden dianggap lebih memilih mempertahankan tunjangan bulanannya yang mencapai 6,3 juta forint ketimbang menunjukkan akuntabilitas moral moral dengan meminta maaf dan mundur.
Ketegangan dipastikan memuncak pada Senin pagi pukul 08.00 waktu setempat, saat PM Magyar bersama Menteri Kehakiman dijadwalkan mendatangi langsung istana kepresidenan untuk menghadapi Sulyok. Langkah ini diambil setelah tenggat waktu pengunduran diri yang juga ditujukan kepada beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Jaksa Agung Gábor Bálint Nagy, diabaikan.
Konflik ini menyingkap kerapuhan struktur ketatanegaraan Hongaria pasca-era dominasi partai Fidesz. Meskipun di atas kertas jabatan Presiden Hongaria sebagian besar bersifat seremonial, lembaga ini memegang fungsi krusial dalam tinjauan konstitusional undang-undang (veto konstitusi).
Baca juga : PSG Ukir Sejarah Ganda: Kemenangan Epik di Budapest dan Ujian Sportivitas di Paris
Magyar secara konsisten melabeli Sulyok sebagai “presiden boneka” peninggalan rezim Viktor Orbán. Narasi ini memperpanjang daftar panjang kritik terhadap pola rekrutmen politik di Hongaria. Sejarah mencatat, para presiden yang dipilih oleh mayoritas absolut Fidesz di parlemen—mulai dari Pál Schmitt, János Áder, Katalin Novák, hingga Tamás Sulyok—hampir selalu dipandang publik sebagai pelindung kepentingan partai penguasa daripada simbol persatuan nasional.
Dengan membawa kasus ini ke Komisi Venesia, Sulyok mencoba menarik diskursus domestik ini ke panggung hukum internasional. Langkah ini bisa menjadi bumerang atau justru menjadi perisai hukum yang kuat. Satu hal yang pasti: strategi PM Magyar untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh loyalis Orbán kini membentur dinding tebal legitimasi konstitusional yang sengaja didesain untuk bertahan dari guncangan politik.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tag Line : #KrisisKonstitusiHongaria, #PeterMagyar, #TamasSulyok, #PolitikHongaria, #SupremasiHukum, #KomisiVenesia, #EropaTimur, #KonflikEksekutifYudisial,
About the Author
