RI News. Blora – Narasi tentang “Jateng Gayeng” tampaknya sedang membentur dinding realitas di kawasan Blora Selatan. Kemarahan kolektif masyarakat Kabupaten Blora akhirnya tumpah ke jalan, menyusul viralnya video kondisi infrastruktur yang dinilai mati suri. Puncaknya terjadi pada Minggu (31/5/2026), saat jalur strategis Randublatung – Cepu, tepatnya di kawasan Jalan Wulung, Randublatung, mendadak berubah fungsi menjadi “kebun pisang dadakan”.
Aksi menanam pohon pisang di tengah jalan ini bukan sekadar teatrikal musiman, melainkan sebuah simbol runtuhnya mosi percaya warga terhadap pemangku kebijakan di level provinsi.
Bergerak melampaui batas protes pasif, warga Randublatung memilih jalur pastiche—menyindir sekaligus mengambil alih peran pemerintah. Di hari yang sama, secara swadaya dan gotong royong, warga mendatangkan sejumlah truk dump bermuatan grosok (batu kapur/kerikil) untuk menguruk lubang-lubang jalan yang menganga dan mengancam keselamatan pengendara.
Gerakan sipil ini menarik perhatian karena mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat. Hadir di lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, jajaran FORKOMPIMCAM Randublatung berdiri berdampingan dengan tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) lintas lini: Pemuda Pancasila (PP), GRIB Jaya, dan Squad Nusantara Kecamatan Randublatung.
Kehadiran elemen-elemen ini menegaskan bahwa isu infrastruktur di Blora bukan lagi komoditas politik sektoral, melainkan kepentingan hajat hidup orang banyak.
“Jalan rusak tak butuh komentar viral, tak butuh pencitraan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan nyata. Gotong royong ini tak menunggu Gubernur. Gubernur hanya teori saja,” cetus salah seorang warga di lokasi yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya demi alasan keamanan, Minggu (31/5/2026).
Secara geopolitik dan ekonomi regional, ruas Randublatung – Cepu bukanlah jalur penghubung biasa. Berstatus sebagai jalan provinsi, jalur ini merupakan urat nadi utama yang menghubungkan mobilitas warga dari Kecamatan Randublatung dan Jati menuju Kedungtuban, Cepu, hingga menembus Bojonegoro, Jawa Timur.
Baca juga : Konfrontasi Magyar-Sulyok: Ujian Supremasi Hukum dan Babak Baru Polarisasi Politik Hongaria
Lebih dari itu, jalur selatan ini menjadi lintasan primer bagi armada truk logistik berat yang bergerak dari arah Grobogan menuju Cepu dan wilayah Jawa Timur lainnya. Ketika jalur ini dibiarkan rusak parah tanpa penanganan konkret, distorsi ekonomi tidak dapat dihindari: biaya logistik membengkak, waktu tempuh melambat, dan risiko kecelakaan kerja bagi para pengemudi meningkat tajam.
“Tolong Pak Gubernur, tinjau langsung ke lokasi,” pungkas warga tersebut, merefleksikan kerinduan publik akan kehadiran pemimpin yang bersedia mengotori sepatu larasnya di lapangan, bukan sekadar berselancar di balik algoritma media sosial.
Fenomena di Randublatung ini menunjukkan adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara prioritas pembangunan daerah dengan realitas kebutuhan dasar struktural masyarakat sub-urban. Kebijakan publik yang hanya responsif pasca-viral menunjukkan pola manajemen krisis yang rapuh.
Masyarakat Blora Selatan kini menuntut pembuktian konkret. Revitalisasi total atas akses transportasi umum di wilayah ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Perbaikan jalan Randublatung – Cepu bukan hanya perkara kenyamanan berkendara, melainkan prasyarat mutlak untuk memulihkan denyut nadi perekonomian regional yang kian terhambat oleh kubangan lumpur dan janji manis birokrasi.
Pewarta : Sriyanto
Tag Line : #ProtesJalanRusak, #BloraMenggugat, #InfrastrukturJateng, #RandublatungCepu, #KritikKebijakanPublik, #GotongRoyongWarga, #JatengMelayanio,
About the Author
