RI News. San Salvador, 16 April 2026 — Presiden El Salvador Nayib Bukele resmi menandatangani reformasi konstitusi yang memperbolehkan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan berat mulai usia 12 tahun. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi “perang melawan geng” yang semakin tegas, sekaligus memicu perdebatan mendalam tentang keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan prinsip keadilan restoratif bagi anak.
Reformasi yang disahkan Majelis Legislatif bulan lalu dan mulai berlaku pada 26 April ini mencakup kejahatan seperti pembunuhan, femisida, pemerkosaan, serta keanggotaan geng kriminal—baik sebagai pelaku utama maupun kaki tangan. Sebelumnya, hukuman maksimal di El Salvador dibatasi 60 tahun untuk orang dewasa dan jauh lebih rendah bagi pelaku anak. Aturan baru ini juga membentuk pengadilan pidana khusus dan mewajibkan peninjauan ulang hukuman seumur hidup setelah beberapa dekade, dengan mempertimbangkan usia terpidana serta tingkat keseriusan kasus.
Langkah Bukele ini merupakan kelanjutan dari keadaan darurat yang diberlakukan sejak lonjakan kekerasan geng pada 2022. Kebijakan tersebut telah menyebabkan penahanan massal terhadap lebih dari 91.650 orang—setara dengan lebih dari 1 persen populasi negara itu. Meski angka pembunuhan turun tajam dan popularitas presiden melonjak, banyak pihak menyoroti adanya penahanan sewenang-wenang, persidangan massal, serta minimnya bukti dalam banyak kasus.
Para pendukung reformasi berargumen bahwa ancaman geng yang selama ini meneror masyarakat sipil mengharuskan tindakan luar biasa. “Kami tidak akan membiarkan pembunuh dan pemerkosa kembali ke jalanan,” ujar pejabat pemerintah sebelumnya. Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia menilai kebijakan ini berisiko melanggar prinsip perlindungan anak dan standar internasional peradilan anak, karena menghapus prosedur khusus yang selama ini memisahkan pelaku remaja dari sistem dewasa.
Reformasi ini juga menjadi bagian dari serangkaian perubahan konstitusi besar-besaran di bawah kepemimpinan Bukele, termasuk penghapusan batas masa jabatan presiden yang memungkinkan ia berkuasa lebih lama. Dengan dukungan politik yang kuat dari partainya di parlemen, pemerintah semakin memperluas kewenangan dalam penanganan keamanan, meski dikritik karena melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Di tengah hubungan yang semakin dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, El Salvador kini menjadi contoh ekstrem bagaimana sebuah negara kecil di Amerika Tengah berusaha mengatasi krisis kejahatan terorganisir. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah pengorbanan terhadap hak-hak dasar dan masa depan generasi muda menjadi harga yang wajar demi menciptakan masyarakat yang lebih aman?
Analis politik menyebut bahwa keberhasilan jangka pendek dalam menekan angka kekerasan perlu diimbangi dengan evaluasi mendalam terhadap dampak sosial jangka panjang, termasuk potensi stigmatisasi anak-anak dari kelompok ekonomi rendah yang rentan direkrut geng. Tanpa reformasi sistemik yang lebih luas—seperti pencegahan, pendidikan, dan reintegrasi sosial—kebijakan represif semata dikhawatirkan hanya akan menunda, bukan menyelesaikan, akar masalah kekerasan struktural di El Salvador.
Pewarta Setiawan Wibisono
About the Author
