RI News. Washington – Untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, perwakilan resmi Lebanon dan Israel duduk berhadapan secara langsung di meja perundingan. Pertemuan pendahuluan yang digelar di Washington pada Selasa lalu menandai babak baru dalam hubungan kedua negara yang selama ini hanya dikenal melalui konflik dan permusuhan.
Perundingan ini lahir dari perang terbaru antara Israel dan Hizbullah yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan kehancuran besar di Lebanon. Berbeda dengan upaya diplomatik sebelumnya yang kerap dilakukan secara tidak langsung, kali ini kedua pihak memilih jalur langsung meski masih dalam suasana saling curiga.
Pemerintah Lebanon yang berkuasa sejak awal 2025 dengan agenda reformasi besar-besaran melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan kedaulatan negara. Presiden Joseph Aoun sebelumnya telah menawarkan perundingan langsung dengan Israel sebagai imbalan penghentian permusuhan. Tawaran itu awalnya ditolak, namun situasi berubah setelah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang juga melibatkan Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan regional.
Namun, jalan menuju perundingan ini tidak mulus. Hizbullah dan kelompok pendukungnya mengecam keras langkah pemerintah Beirut, menyebutnya sebagai “konsesi gratis” kepada musuh di tengah posisi Lebanon yang masih lemah. Sementara itu, Israel memandang perundingan ini terutama sebagai sarana untuk melucuti pengaruh Hizbullah di Lebanon selatan, bukan sekadar menghentikan tembakan.
Kedua pihak datang dengan agenda yang sangat berbeda. Lebanon menuntut gencatan senjata segera, penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan, pembebasan tahanan Lebanon, serta komitmen rekonstruksi dan penguatan militer nasional agar dapat menguasai seluruh wilayah negara. Beirut juga ingin mengikuti model perundingan Pakistan-Iran-AS, yaitu menghentikan tembakan terlebih dahulu sebelum membahas kesepakatan permanen.
Di pihak Israel, perundingan ini lebih dilihat sebagai langkah menuju “perdamaian” dengan fokus utama pada pelucutan senjata Hizbullah dan penghapusan pengaruh kelompok tersebut dari Lebanon. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter, menyambut pertemuan tersebut sebagai “pertukaran yang sangat baik” dan menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai masa depan Lebanon tanpa dominasi Hizbullah.
Baca juga : Malam Maut di Ukraina: Serangan Udara Rusia Tewaskan Puluhan Warga Sipil di Tengah Krisis Rudal Pertahanan
Sementara itu, Duta Besar Lebanon Nada Hamadeh Mouawad menyebut pertemuan pendahuluan itu “konstruktif”, meski hanya membahas aspek logistik dan belum menyentuh substansi inti.
Sejarah hubungan Lebanon-Israel penuh dengan upaya damai yang rapuh. Pada 1949, kedua negara sempat mencapai pakta non-agresi yang bertahan hingga Perang Enam Hari 1967. Pada 1983, di tengah perang saudara Lebanon, keduanya menandatangani kesepakatan yang mengakui Israel dan menetapkan zona keamanan di selatan Lebanon, tetapi perjanjian itu dibatalkan hanya satu tahun kemudian.
Upaya terbaru pada 2022 berhasil menyepakati garis batas maritim, namun kesepakatan itu gagal menjadi fondasi yang kuat ketika konflik meletus kembali pasca-serangan Hamas 7 Oktober 2023. Gencatan senjata yang dicapai melalui mediasi Amerika Serikat tahun lalu juga tidak sepenuhnya dijalankan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menekankan bahwa proses ini bukanlah “satu peristiwa”, melainkan “proses yang memakan waktu”. Pernyataan itu mencerminkan sikap realistis bahwa jalan menuju kesepakatan permanen masih sangat panjang dan penuh rintangan.
Bagi Lebanon, keberhasilan perundingan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memisahkan nasib negaranya dari dinamika regional Iran-Hizbullah. Sementara bagi Israel, ini adalah kesempatan untuk mengamankan perbatasan utara tanpa harus terus-menerus terlibat dalam konflik berulang.
Di tengah harapan yang muncul, banyak pengamat di Beirut tetap skeptis. Mereka khawatir Lebanon datang ke meja perundingan dengan posisi yang terlalu lemah, sehingga berisiko memberikan konsesi yang tidak seimbang.
Meski demikian, fakta bahwa perundingan langsung terjadi setelah puluhan tahun permusuhan tetap menjadi perkembangan diplomatik yang signifikan. Apakah proses ini akan menghasilkan terobosan nyata atau kembali menjadi catatan kegagalan dalam sejarah diplomasi Timur Tengah, masih harus dilihat dalam beberapa bulan ke depan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
