RI News. Pemalang – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemalang kembali menjadi sorotan publik setelah operasi gabungan yang melibatkan aparat daerah dan otoritas fiskal berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok tanpa cukai di tingkat pengecer. Fenomena ini memperlihatkan pola yang berulang—bak rumput ilalang—yang terus tumbuh meski upaya penindakan dilakukan secara berkala.
Operasi penertiban tersebut digelar di wilayah Kecamatan Taman, dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah Tegal, serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Dari kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan sebanyak 18.668 batang rokok ilegal dari berbagai merek yang beredar di pasar ritel lokal.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Pemalang, Khusnul Khotimah, menyampaikan bahwa operasi ini merupakan respons atas laporan masyarakat terkait maraknya distribusi rokok ilegal. Ia menegaskan bahwa peredaran rokok tanpa cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan fiskal, tetapi juga menciptakan distorsi dalam mekanisme pasar.
“Praktik ini tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga berdampak pada ketidakadilan usaha dan risiko kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu (22/4).
Dalam perspektif regulasi, rokok ilegal mencakup beberapa kategori, antara lain produk tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, serta penyalahgunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Ketiga bentuk pelanggaran ini menunjukkan adanya celah dalam rantai distribusi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal untuk menekan biaya produksi sekaligus memperluas pangsa pasar secara tidak sah.
Secara akademis, fenomena ini dapat dibaca sebagai bagian dari ekonomi bayangan (shadow economy), di mana aktivitas produksi dan distribusi berlangsung di luar sistem formal yang diatur negara. Dalam konteks ini, lemahnya pengawasan di tingkat hilir—khususnya pada pengecer—menjadi faktor krusial yang memperpanjang siklus peredaran barang kena cukai ilegal.
Selain itu, tingginya permintaan terhadap rokok murah di kalangan konsumen berpenghasilan rendah juga menjadi variabel penting. Harga yang lebih rendah akibat tidak adanya beban cukai menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi konsumen, sekaligus membuka ruang bagi produsen ilegal untuk terus bertahan.
Baca juga : Di Persimpangan Fiskal: Defisit Ratusan Miliar dan Gelombang Protes Kontraktor Mengguncang Subulussalam
Barang bukti hasil razia selanjutnya diamankan di kantor pelayanan Bea dan Cukai Tegal untuk proses lebih lanjut. Sementara itu, para pemilik warung yang kedapatan menjual rokok ilegal tidak langsung dikenai sanksi pidana, melainkan diberikan pembinaan dan edukasi. Petugas juga melakukan penempelan stiker peringatan sebagai bagian dari strategi preventif.
Pendekatan ini mencerminkan paradigma penegakan hukum yang tidak semata represif, tetapi juga edukatif. Namun demikian, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan, mengingat peredaran rokok ilegal yang terus berulang dari waktu ke waktu.
Dalam kerangka kebijakan publik, penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan multidimensional, mulai dari penguatan pengawasan distribusi, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha kecil, hingga reformulasi kebijakan cukai yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Tanpa intervensi yang komprehensif, razia demi razia berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek atas persoalan struktural yang lebih kompleks.
About the Author
