RI News. Pemalang – Ratusan buruh di Kabupaten Pemalang kembali menyuarakan tuntutan kesejahteraan mereka secara lantang pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026). Aksi yang digelar di depan Pendopo Bupati Pemalang ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam atas kondisi ekonomi pekerja yang dinilai masih jauh dari harapan, meski upah minimum kabupaten mengalami kenaikan tahunan.
Massa demonstran yang menggelar aksi damai tersebut membentangkan spanduk dengan berbagai tuntutan pokok. Di antaranya adalah “Wujudkan Upah Layak Nasional, Tegakkan Kebebasan Berserikat”, “Tolak Upah Murah, Ikhlas Bukan Berarti Pekerja Tak Punya Harga Diri”, serta “Wujudkan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang Sesungguhnya”. Mereka menekankan pentingnya pendekatan “memanusiakan manusia” dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah.
Salah seorang peserta aksi, Tiara (20), yang bekerja di salah satu pabrik di Pemalang, mengungkapkan betapa beratnya kehidupan sehari-hari dengan pendapatan yang minim. “Kita bekerja di pabrik tidak bisa mengandalkan gaji yang cuma Rp2,4 juta. Kalau tidak ada lemburan, susah sekali. Kosan saja sudah Rp800 ribu,” keluhnya saat dikonfirmasi di lokasi aksi.

Ungkapan serupa disampaikan oleh Lulu (21), buruh pabrik lain yang turut serta dalam demonstrasi. Ia menyoroti kesenjangan antara kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak dengan penyesuaian upah yang relatif kecil. “Kita tidak ingin stagnan dengan gaji yang memprihatinkan. Semua kebutuhan pokok semakin mahal dari tahun ke tahun, tapi kenaikan gaji kita hanya Rp100-200 ribu, bahkan lebih kecil. Kami datang ke sini untuk menegakkan keadilan, tapi dari pagi panas-panasan, seolah tidak ada yang melihat,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Berdasarkan data terbaru, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pemalang 2026 ditetapkan sebesar Rp2.433.254, naik sekitar Rp137 ribu atau 5,97 persen dari tahun sebelumnya. Meski ada kenaikan, para buruh menilai angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan hidup layak, terutama di tengah tekanan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.
Baca juga : Duka Mendalam di Grobogan: Rombongan Pengantar Haji Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Gelap
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pemerintah daerah mendapat respons yang minim. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Umroni, saat dihubungi melalui telepon enggan memberikan keterangan mendalam. “Silahkan hubungi bidang yang menangani tenaga kerja,” katanya singkat sebelum mengakhiri pembicaraan.
Aksi May Day di Pemalang tahun ini menjadi bagian dari gelombang serupa di berbagai daerah di Jawa Tengah, di mana isu upah layak, perlindungan sosial, dan kebebasan berserikat kembali menjadi sorotan utama. Para buruh berharap momentum ini dapat mendorong dialog yang lebih konstruktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi.
Pewarta: Ragil Surono


