RI News. Sumbar – Transformasi pariwisata Sumatera Barat kini berada pada titik krusial. Keberhasilan para aktor lokal dalam menghidupkan roda ekonomi melalui sektor pelesir mendapat pengakuan langsung dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya pada Jumat, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi lintas sektor yang berhasil menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di ranah Minang.
Namun, di balik geliat tersebut, terdapat diskursus mengenai tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lebih dalam. Menpar menegaskan bahwa apresiasi ini merupakan momentum untuk membedah isu-isu strategis, mulai dari kebutuhan penyusunan roadmap strategis jangka panjang hingga urgensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam dialog yang berlangsung di Desa Wisata Koto Gadang, Kabupaten Agam, para pelaku industri menyuarakan aspirasi kritis terkait kendala di lapangan. Fokus utama terletak pada ketimpangan kualitas infrastruktur dan perlunya akses pasar internasional yang lebih luas.
Menpar merespons tuntutan tersebut dengan menyoroti dua pilar utama pengembangan:
- Aksesibilitas sebagai Katalis: Pemerintah mengidentifikasi bahwa kelancaran akses darat dan udara adalah kunci utama peningkatan daya saing destinasi. Koordinasi lintas kementerian akan diperkuat untuk memastikan infrastruktur fisik sejalan dengan potensi daya tarik wisata.
- Inkubasi SDM Unggul: Rencana kehadiran Politeknik Pariwisata di wilayah ini diproyeksikan sebagai jawaban atas kebutuhan tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di level global, sekaligus menjaga autentisitas budaya lokal.
Satu isu sentral yang ditekankan dalam kunjungan ini adalah penguatan tata kelola akomodasi. Melalui Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mendorong pengusaha akomodasi untuk segera melakukan legalisasi usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Langkah formalisasi ini tidak hanya dilihat dari kacamata birokrasi, melainkan sebagai upaya perlindungan konsumen dan penjaminan standar keamanan. Legalitas usaha dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan profesionalitas industri, sekaligus memastikan kontribusi sektor swasta terhadap pendapatan negara dan daerah berjalan secara transparan.
Baca juga : Membedah Strategi “Waste to Fuel” Jawa Tengah: Sinergi Militer-Sipil Menuju Ketahanan Energi
Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang refleksi atas kekayaan nilai sejarah Sumatera Barat. Menpar meninjau langsung beberapa situs ikonik yang memiliki nilai historis dan sosiologis tinggi:
- Panorama Ngarai Sianok dan Lubang Jepang: Destinasi di Bukittinggi ini merepresentasikan perpaduan keindahan geologis dan memori sejarah masa pendudukan.
- Desa Wisata Koto Gadang: Dikenal dengan arsitektur kolonial dan keahlian kerajinan perak serta sulaman, desa ini menjadi model integrasi antara warisan budaya (cultural heritage) dan ekonomi kreatif.
- Istano Basa Pagaruyung: Sebagai epentrum budaya Minangkabau di Tanah Datar, istana ini menjadi simbol penting bagi diplomasi budaya pariwisata Indonesia.
Melalui pendekatan yang mengombinasikan penguatan regulasi, penyediaan infrastruktur, dan pelestarian nilai-nilai lokal, Kementerian Pariwisata optimistis bahwa Sumatera Barat mampu membangun ekosistem pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan bagi masa depan ekonomi masyarakat.
Pewarta : Mayang Sari
About the Author
