RI News. Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya pendekatan pembangunan Papua yang tidak hanya mengejar kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas serta kearifan lokal masyarakat adat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Jumat (29/5/2026).
Menurut Ribka, konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah biasa, melainkan ruang refleksi kolektif yang mendalam. “Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah semata, namun forum ini merupakan ruang refleksi kolektif untuk mendiskusikan secara jujur, terbuka, dan mendalam mengenai harapan pembangunan Papua yang bermartabat, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada orang asli Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Ribka juga menyampaikan salam dan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konferensi. Ia menilai forum ini berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan arah pembangunan Papua ke depan.
Dalam paparannya, Ribka menempatkan pembangunan Papua sebagai bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045. Namun, ia mengingatkan agar modernisasi tidak menghapus jati diri bangsa Papua.
“Jangan sampai di tahun 2045 ketika kita masuk pada sebuah negara maju dan modern, kita akan ketinggalan landasan kita, kita akan ketinggalan jati diri kita,” tegas Ribka.
Ia menambahkan bahwa pembangunan yang sejati harus menjaga keseimbangan antara kemajuan material dengan keberlanjutan sosial dan budaya. Proses pembangunan, kata dia, harus terus melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan kearifan lokal di setiap wilayah di Papua.
“Indonesia akan masuk sampai 2045 sebagai sebuah negara maju dan modern, sehingga memang acara ini menjadi inisiasi yang sangat penting,” tandasnya.
Baca juga : Api Dharma Waisak: Cahaya Kebijaksanaan yang Menembus Kegelapan Batin
Konferensi Strategis Papua ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor ini, konferensi diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan di Bumi Cenderawasih tidak hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga keadilan dan martabat bagi masyarakat adat Papua.
Pewarta : Virly Setiawan
About the Author
