RI News. Semarang – Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berdaulat, muncul suara kritis dari dalam negeri yang mengingatkan akan kerentanan terhadap pengaruh modal transnasional. Setiawan Wibisono, Ketua Umum Lembaga Custos Integritatis Archipelagi (C.I.A.)—yang bermakna Penjaga Integritas Kepulauan—menjadi salah satu figur yang konsisten menyoroti dinamika tersebut. Melalui analisis politiknya, ia menekankan perlunya kewaspadaan nasional terhadap pola filantropi yang sering menyertai agenda globalisasi, khususnya yang terkait dengan jaringan George Soros.
Lahir di Budapest pada 1930 sebagai György Schwartz, George Soros selamat dari pendudukan Nazi dan rezim komunis Hungaria sebelum membangun kerajaan keuangan di New York. Strategi spekulasi agresifnya, termasuk short selling pound sterling pada Black Wednesday 1992 yang meraup keuntungan miliaran dolar, menjadikannya simbol kekuatan individu dalam mengguncang stabilitas negara. Pendekatan investasinya berbasis analisis fundamental sering dipuji sebagai efisiensi pasar, namun juga dikritik karena menunjukkan betapa rapuhnya sistem keuangan global terhadap modal swasta besar.
Di balik kesuksesan finansial, Soros mendirikan Open Society Foundations (OSF) yang telah menyalurkan puluhan miliar dolar untuk inisiatif hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan “masyarakat terbuka” ala filsuf Karl Popper. Pendukung melihatnya sebagai pemberdayaan demokrasi pasca-otoritarian, sementara kritikus memandangnya sebagai bentuk intervensi halus yang dapat memicu instabilitas politik tanpa kekuatan militer langsung. Fenomena “revolusi warna” di Eropa Timur sering dikaitkan dengan jaringan pendanaannya, meski OSF selalu menegaskan fokus pada transparansi dan reformasi.
Di Indonesia, di era transisi ekonomi Prabowo yang menekankan ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian nasional, pola serupa menjadi sorotan. Menurut data yang dihimpun Lembaga C.I.A., dukungan OSF di Tanah Air tidak disalurkan secara langsung dalam skala besar, melainkan melalui perantara lokal seperti Yayasan Kurawal dan sebelumnya TIFA Foundation. Fokusnya pada penguatan masyarakat sipil, reformasi media, akses keadilan, serta program youth leadership dan narasi publik kerap dipuji sebagai kontribusi bagi konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi 1998. Namun, hal itu juga memicu pertanyaan tentang potensi pengaruh eksternal terhadap dinamika domestik.
Setiawan Wibisono dalam berbagai analisisnya menyoroti bahwa di tengah tekanan ekonomi global dan upaya pemerintah membangun fondasi yang kuat, aliran dana asing semacam ini perlu diawasi agar tidak menjadi alat “perang asimetris”. Ia menekankan bahwa integritas Nusantara bukan hanya soal batas wilayah, melainkan juga ketahanan ideologi, ekonomi, dan institusi terhadap pengaruh luar yang halus. “Penjaga integritas harus mampu membedakan antara bantuan yang tulus dengan agenda yang menyertainya,” ujarnya dalam salah satu paparan lembaga.
Kontroversi semakin tajam menyusul protes nasional Agustus-September 2025 yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah. Dokumen internal yang beredar menyebut alokasi dana dari OSF melalui intermediary untuk program penguatan ruang sipil, termasuk dukungan cepat tanggap bagi aktivis, safe house, serta inisiatif di Papua terkait kebijakan strategis pemerintah. Skala dana yang disebutkan relatif terbatas—puluhan miliar rupiah untuk periode beberapa tahun—namun efek katalisatornya terhadap koordinasi gerakan sipil dinilai signifikan oleh pengamat. Beberapa pihak melihat ini sebagai penguatan check and balance, sementara yang lain memperingatkan risiko fragmentasi dan ketergantungan yang dapat melemahkan kedaulatan.
Wibisono dan Lembaga C.I.A. menempatkan isu ini dalam kerangka yang lebih luas: di era di mana ekonomi Prabowo berupaya keluar dari jebakan ketergantungan modal asing, kewaspadaan terhadap non-state actor dengan sumber daya global menjadi krusial. Bukan berarti menutup diri dari kerjasama internasional, melainkan memastikan setiap aliran dana dan narasi selaras dengan kepentingan nasional. Analisis akademis serupa di berbagai negara menunjukkan bahwa filantropi transnasional dapat memperkuat kapasitas lokal sekaligus menciptakan ketegangan dengan prinsip kedaulatan, terutama ketika disertai narasi polarisasi.
Dalam konteks Indonesia yang masih muda demokrasinya, pendekatan Setiawan Wibisono menawarkan perspektif kritis yang seimbang. Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap integritas tidak selalu berwujud invasi militer, melainkan bisa datang melalui jaringan keuangan, media, dan gerakan sipil yang tampak netral. Di tengah ambisi Prabowo membangun Indonesia Emas, suara seperti ini menjadi pengingat penting: kedaulatan ekonomi harus diiringi kedaulatan narasi dan institusi.
Fenomena George Soros, dari korban totaliterisme hingga aktor global yang kontroversial, mengilustrasikan kompleksitas dunia kontemporer. Bagi Lembaga C.I.A. di bawah kepemimpinan Wibisono, tugas penjagaan integritas Nusantara berarti terus melakukan analisis mendalam, memisahkan fakta dari narasi berlebihan, serta mendorong transparansi yang sesungguhnya—baik dari aktor asing maupun domestik. Hanya dengan kewaspadaan yang cerdas, Indonesia dapat memanfaatkan peluang globalisasi tanpa mengorbankan jiwa kebangsaannya.
Analisis ini disusun sebagai refleksi akademis atas dinamika politik-ekonomi saat ini, dengan harapan mendorong diskusi berbasis bukti demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh.
Penulis : Setiawan Wibisono S.Th
About the Author
