RI News. Wamena – Komitmen Indonesia dalam menekan laju perubahan iklim kembali menemukan pijakan strategis pada wilayah timur Nusantara. Kementerian Kehutanan menempatkan Papua Pegunungan sebagai salah satu benteng utama hutan tropis dunia yang berfungsi vital dalam menyaring emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem global.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Wamena, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krinawati, menegaskan bahwa kondisi tutupan hutan di Papua Pegunungan masih berada dalam kategori sangat baik. Lebih dari 80 persen kawasan hutannya dilaporkan tetap terjaga, sebuah capaian ekologis yang semakin langka di tengah tekanan deforestasi global.
Dalam perspektif akademis, kondisi ini menempatkan Papua Pegunungan sebagai wilayah dengan nilai carbon sink tinggi, yakni kemampuan ekosistem untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Peran tersebut menjadi krusial dalam konteks Perubahan Iklim, di mana hutan tropis berfungsi sebagai regulator alami yang mampu menekan akumulasi emisi.
Lebih lanjut, pemerintah mendorong integrasi pembangunan berbasis tiga pilar—ekologi, ekonomi, dan sosial—sebagai fondasi kebijakan daerah. Pendekatan ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak harus berhadapan dengan konservasi lingkungan, melainkan dapat berjalan secara simultan melalui tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten menjadi faktor kunci dalam memastikan harmonisasi tersebut.
Secara kebijakan, Papua Pegunungan juga diproyeksikan menjadi model implementasi program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, sebuah agenda nasional yang mengedepankan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai tulang punggung pengurangan emisi. Program ini tidak hanya merepresentasikan komitmen domestik, tetapi juga menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan agenda iklim global.
Dalam kerangka tersebut, sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) memikul beban signifikan, yakni sekitar 60 persen dari total target penurunan emisi Indonesia. Hal ini menempatkan pengelolaan hutan sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga strategis secara ekonomi-politik dalam diplomasi iklim internasional.
Baca juga : Lom Plai Masuk KEN 2026: Pengakuan Nasional atas Diplomasi Budaya dan Ekowisata Dayak Wehea
Dari sudut pandang tata kelola, peluang Papua Pegunungan untuk menjadi champion dalam pengelolaan hutan lestari terbuka lebar. Dengan adanya rencana kerja sub-nasional yang terstruktur, wilayah ini berpotensi menarik dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, komunitas internasional, sektor swasta, hingga kalangan akademisi.
Namun demikian, tantangan implementasi tetap tidak ringan. Risiko ekspansi ekonomi berbasis ekstraktif, lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, serta potensi konflik kepentingan menjadi variabel yang perlu diantisipasi secara serius. Tanpa pengawasan dan partisipasi publik yang kuat, status sebagai “benteng hutan tropis” dapat berubah menjadi sekadar narasi normatif.
Dengan demikian, penguatan Papua Pegunungan sebagai episentrum konservasi tidak hanya bergantung pada kelimpahan sumber daya alamnya, tetapi juga pada kualitas kebijakan, integritas tata kelola, serta konsistensi aktor-aktor yang terlibat. Dalam konteks ini, keberhasilan wilayah tersebut akan menjadi indikator penting bagi kredibilitas Indonesia dalam menjawab tantangan krisis iklim global.
Pewarta : Vie
About the Author
