RI News. Ankara, 25 Mei 2026 – Penyerbuan polisi yang dramatis ke markas Partai Republik Rakyat (CHP) di Ankara pada hari Minggu menandai babak baru ketegangan politik di Turki. Aksi tersebut mengakhiri pendudukan damai yang dilakukan para pendukung oposisi selama tiga hari, sekaligus memperdalam kekhawatiran akan pelemahan sistem demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Polisi antihuru-hara menerobos masuk ke gedung partai menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pendukung CHP yang telah memblokade pintu masuk dengan bus dan furnitur. Bentrokan tidak terhindarkan. Pintu, jendela, dan perabotan rusak parah akibat aksi saling dorong. Di tengah kekacauan, Özgür Özel, ketua CHP yang baru terpilih, terlihat menyobek surat perintah pengadilan yang mencopot jabatannya.
Dalam pernyataannya saat meninggalkan markas partai, Özel menyatakan dengan tegas: “Kami meninggalkan gedung ini sekarang hanya untuk merebutnya kembali dengan cara yang tidak akan bisa diganggu oleh siapa pun lagi.”

Konflik ini bermula dari putusan pengadilan banding yang membatalkan kepemimpinan Özgür Özel dan memerintahkan kembalinya Kemal Kılıçdaroğlu sebagai ketua partai. Putusan tersebut langsung memicu penolakan massal di internal CHP. Mayoritas anggota partai memilih tetap mendukung Özel, yang dianggap berhasil menghadirkan angin segar setelah memenangkan berbagai kota besar dalam pemilu lokal 2024 lalu.
CHP, partai tertua Turki yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 1923, memang memiliki sejarah panjang ketahanan. Pernah dibubarkan pasca-kudeta militer 1980, partai ini bangkit kembali dan kini menjadi kekuatan oposisi terbesar bagi pemerintahan Erdogan yang telah berkuasa lebih dari dua dekade.
Penyerbuan ini terjadi tepat di awal libur panjang Idul Adha, situasi yang membuat banyak pengamat menilai waktu pelaksanaannya tidak kebetulan. Dengan Ekrem İmamoğlu — kandidat kuat penantang Erdogan dari kalangan CHP — yang telah dipenjarakan sejak Maret tahun lalu atas tuduhan korupsi, banyak pihak melihat adanya pola sistematis untuk melemahkan oposisi menjelang pemilu presiden 2028.
Meski pemerintah bersikeras bahwa pengadilan bertindak independen, kritik internasional dan domestik semakin menguat. Banyak analis politik menilai langkah hukum berulang terhadap CHP sebagai upaya untuk “menjinakkan” oposisi yang mulai menunjukkan kekuatan signifikan, terutama setelah kemenangan telak di kota-kota besar pada 2019 dan 2024.
Setelah penyerbuan, Özel dan ratusan pendukungnya berjalan kaki menuju gedung Parlemen di tengah hujan deras dan hujan es. Di Taman Kedaulatan Nasional, Özel menyapa massa dan menyerukan semangat untuk “membangun kembali partai untuk ketiga kalinya”.
Hingga saat ini, Özel tetap menjadi anggota parlemen dari Manisa dan juru bicara fraksi CHP. Sementara itu, upaya mediasi antara kedua kubu kepemimpinan partai yang sempat dijadwalkan pada Minggu sore gagal dilakukan akibat penyerbuan polisi.
Peristiwa ini semakin mempertajam polarisasi politik Turki dan memunculkan pertanyaan mendalam: sejauh mana ruang demokrasi masih tersisa bagi oposisi di bawah pemerintahan yang semakin dominan?
Pewarta : Setiawan Wibisono

