RI News. Temanggung – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun Sekolah Rakyat sebagai terobosan pemutus rantai kemiskinan kembali menghadapi hambatan sosial di lapangan. Di dua kabupaten, Temanggung dan Wonosobo, rencana tersebut menuai penolakan dari warga setempat yang khawatir kehilangan lahan publik yang selama ini dimanfaatkan sebagai ruang terbuka.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Imam Masykur, mengakui adanya dinamika di masyarakat meski secara administratif lahan telah lolos verifikasi. “Yang di Temanggung sudah lolos verifikasinya, lahan seluas lima hektare memenuhi syarat. Namun masyarakat memang perlu diberi sosialisasi yang lebih intensif,” ujar Imam saat dihubungi Kamis (7/5).
Menurut Imam, penolakan yang muncul bukanlah konflik besar, melainkan bentuk aspirasi warga yang merasa kebutuhannya belum terakomodasi. Di Temanggung, ganjalan utama berada pada aspek pendekatan sosial, sementara di Wonosobo, warga yang tinggal di sekitar lapangan yang direncanakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat menuntut penyediaan lahan pengganti.
“Di Wonosobo sudah lolos verifikasi, tapi warganya minta tanah pengganti karena mereka butuh lapangan. Saya optimis untuk Wonosobo bisa lolos sepenuhnya. Cuma Temanggung memang perlu pendekatan lebih ke warganya,” tambahnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang dirancang mirip Sekolah Taruna Nusantara, dengan fokus tidak hanya pada pendidikan formal tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan. Tujuannya jelas: memanusiakan fakir miskin dan memberi anak-anak mereka akses pendidikan berkualitas agar kelak memiliki kompetensi yang mumpuni.
Tahun ini Jawa Tengah memiliki 14 lokasi rintisan Sekolah Rakyat. Sebagian besar di antaranya akan diwujudkan sebagai bangunan permanen. Beberapa daerah seperti Brebes, Sukoharjo, dan Cilacap mendapat bantuan langsung pembangunan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Sekolah Rakyat Sukoharjo direncanakan juga menampung siswa dari Solo.
Biaya pembangunan setiap unit Sekolah Rakyat mencapai Rp200 hingga Rp350 miliar, seluruhnya ditanggung APBN. Konsep pendanaannya pun bervariasi; ada yang mendapat bantuan bangunan langsung, ada pula yang harus mencari lahan terlebih dahulu.
Baca juga : Pengasuh Ponpes Ndolo Pati Ditangkap di Masjid Agung Wonogiri: Detik-detik Pelarian Berakhir di Balik Jeruji
Meski konsepnya visioner, realisasi Sekolah Rakyat ternyata tak lepas dari persoalan klasik pembangunan di daerah: kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal. Penolakan di Temanggung dan Wonosobo menjadi pelajaran berharga bahwa verifikasi teknis lahan semata tidak cukup. Pendekatan humanis dan solusi win-win bagi warga sekitar menjadi kunci agar program strategis ini tidak terhambat.
Imam Masykur berharap, dengan penanganan yang tepat, seluruh rintisan dapat berjalan sesuai rencana. “Harapannya mereka keluar dari Sekolah Rakyat bisa punya keterampilan yang bagus dan kepribadian yang lebih baik,” pungkasnya.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari fisik bangunan megah, melainkan juga dari penerimaan masyarakat dan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan struktural di Jawa Tengah.
Pewarta : Rendro P
About the Author
