RI News. Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf dijadwalkan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5) pagi. Kunjungan ini menjadi langkah proaktif Kementerian Sosial untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa, sekaligus meminta masukan demi memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Saifullah Yusuf menyatakan bahwa rombongan yang terdiri dari dirinya, Wakil Menteri Sosial, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial akan melakukan silaturahmi sekaligus audiensi dengan KPK. “Kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, akan silaturahmi ke KPK untuk meminta nasihat, minta masukan. Sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Awalnya audiensi direncanakan berlangsung pada Kamis, namun kemudian diundur menjadi Jumat pukul 10.00 WIB. Mensos mengaku belum mengetahui apakah akan bertemu langsung dengan pimpinan KPK atau pejabat terkait lainnya. “Rencananya hari ini, tapi ditunda besok pukul 10.00. Ya nanti lihat besok,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial berjanji akan membuka seluruh data yang dibutuhkan KPK, baik mengenai pengadaan yang telah selesai maupun yang masih dalam proses. Salah satu fokus yang akan dibahas adalah pengadaan barang keperluan Program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu bagi siswa.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 dan 2026 telah mengikuti mekanisme yang transparan dan sesuai prosedur. “Tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah PPK atau Pokja. Proses dilalui dan pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penetapan harga dilakukan setelah melalui tahapan survei pasar dan konsultasi mendalam sebelum ditetapkan sebagai pagu anggaran. Pemenang tender dipilih berdasarkan penawaran harga paling kompetitif, namun tetap memenuhi spesifikasi teknis dan kualitas yang dipersyaratkan.
Kunjungan ini dinilai sebagai upaya Kementerian Sosial membangun komunikasi yang konstruktif dengan lembaga antirasuah di tengah tingginya penggunaan anggaran negara untuk program-program sosial yang menyentuh langsung masyarakat miskin dan rentan. Dengan membuka diri sejak dini, Mensos berharap dapat menghindari berbagai prasangka serta memastikan setiap rupiah APBN benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Audiensi besok diharapkan tidak hanya menjadi forum penjelasan prosedur, melainkan juga menjadi momentum untuk memperoleh rekomendasi konkret dari KPK guna meningkatkan sistem pengadaan di Kementerian Sosial ke depan.
Pewarta : Vie
About the Author
