RI News. Beijing – Indonesia resmi menjadi salah satu Wakil Ketua Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD), forum internasional baru yang diinisiasi pemerintah China untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam mengatasi kemiskinan global.
Pengumuman ini disampaikan dalam rapat pertama Komite Aliansi GPPAD yang digelar di Beijing pada Rabu, 27 Juni. Indonesia menduduki posisi Wakil Ketua bersama Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan, sementara China menjabat sebagai Ketua yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria, yang hadir langsung dalam forum tersebut, menyatakan kebanggaan Indonesia atas kepercayaan tersebut.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan dan kami juga mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya,” ujar Riza Patria.
Ia menekankan bahwa pembangunan yang sesungguhnya harus dimulai dari tingkat desa, karena desa merupakan pusat produksi pangan, ekonomi lokal, dan sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia, menurutnya, berkomitmen memperkuat infrastruktur desa, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah gencar mendorong berbagai program pembangunan desa, termasuk pembentukan ribuan koperasi desa, pembangunan kampung nelayan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis bagi puluhan juta siswa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kemiskinan struktural.
Riza Patria juga menyatakan keterbukaan Indonesia untuk saling belajar. Meski telah memiliki pengalaman panjang dalam program pemberantasan kemiskinan, Indonesia ingin mempelajari pendekatan prosedural, sistem administrasi, dan implementasi lapangan dari negara-negara lain, khususnya China.
“Melalui forum ini, Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dan akan berkontribusi aktif dalam inisiatif yang terkandung. Bersama kita bekerja sama, bersolidaritas, melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat,” tegasnya.
Aliansi GPPAD yang diinisiasi China bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional ini diharapkan menjadi platform penting untuk bertukar pengalaman pengentasan kemiskinan dan tata kelola pembangunan. Forum ini membuka partisipasi luas bagi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, hingga media dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang adil dan inklusif.
Dalam sesi pleno, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung GPPAD melalui dialog kebijakan, demonstrasi teknis, pelatihan, serta proyek-proyek kerja sama berskala kecil namun berdampak tinggi.
Liu juga mengingatkan tantangan yang masih dihadapi dunia. Hingga 2025, sekitar 800 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,9 persen. Karena itu, diperlukan upaya bersama yang lebih terkoordinasi untuk membasmi kemiskinan dari akarnya.
Keterlibatan Indonesia sebagai Wakil Ketua GPPAD tidak hanya memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global, tetapi juga membuka peluang transfer pengetahuan dan kerja sama teknis yang lebih konkret dengan negara-negara berkembang lainnya. Keberhasilan forum ini nantinya akan sangat bergantung pada komitmen konkret dan implementasi program yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
