RI News. Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pengadaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera akan dimulai pada awal Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian krusial dalam upaya pemulihan pascabencana yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Sebagai kementerian yang membidangi penyediaan hunian layak, Kementerian PKP intensif memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Hingga saat ini, sebanyak 2.603 unit huntap sedang dalam proses, dengan sebagian telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu. Penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara juga akan segera dilakukan, didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan pemerintah daerah setempat.
Untuk pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP terus melakukan koordinasi lahan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta melibatkan Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jumlah unit yang akan dibangun masih dibahas secara intensif untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan.
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati kerangka penanganan pascabencana yang terbagi dalam tiga tahapan utama: tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Prioritas jangka menengah hingga panjang mencakup penyelesaian hunian tetap dan relokasi masyarakat, pemenuhan hunian sementara, rehabilitasi infrastruktur publik, pengendalian banjir, mitigasi fisik, serta optimalisasi tata kelola anggaran daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor. Menurutnya, rapat koordinasi yang digelar merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan pemerintah untuk menghasilkan keputusan tepat sasaran.
Baca juga : Zulhas Turun Langsung ke Sidoarjo: Pastikan Harga Pangan Tak Bergoyang Jelang Idul Adha
Sementara Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan yang menunjukkan urgensi penyelesaian huntap. “Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk relokasi,” katanya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melaporkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak mulai menunjukkan pemulihan.
Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota yang terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi sudah pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi percepatan huntap.
Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak telah memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas, dan ekonomi berjalan relatif baik, meski beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian khusus pada air bersih, infrastruktur pertanian, dan normalisasi sungai.
Sementara di Aceh, penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, serta huntap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, didukung program padat karya dan infrastruktur air bersih untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
Dengan koordinasi yang semakin solid antarlembaga, harapan agar korban bencana segera mendapatkan hunian layak dan permanen semakin dekat terwujud. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, melainkan juga dari kualitas hunian dan keberlanjutan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Pewarta: Albertus Parikesit
About the Author
