RI News. Washington – Militer Amerika Serikat tidak lagi membatasi operasinya hanya pada blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Kini, pasukan AS di berbagai belahan dunia diberi wewenang untuk menghentikan dan memeriksa kapal-kapal yang terkait dengan Tehran atau diduga membawa pasokan yang dapat mendukung pemerintah Iran, mulai dari senjata hingga komoditas strategis seperti minyak, logam, dan peralatan elektronik.
Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff), menegaskan bahwa operasi ini telah meluas hingga ke kawasan Pasifik. Targetnya mencakup kapal-kapal yang berlayar sebelum blokade resmi diberlakukan di luar Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan energi global. “Pasukan AS di wilayah tanggung jawab lain akan secara aktif mengejar setiap kapal berbendera Iran atau yang berupaya memberikan dukungan material kepada Iran,” ujar Jenderal Caine dalam pengarahan di Pentagon.
Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam pendekatan militer AS. Militer merilis daftar barang selundupan yang luas, yang mencakup “barang selundupan mutlak” seperti senjata dan amunisi, serta “barang selundupan bersyarat” seperti minyak, besi, baja, aluminium, elektronik, dan mesin berat. Barang-barang tersebut dapat disita di mana saja di luar wilayah netral jika terindikasi akan digunakan untuk kepentingan militer.

Perluasan blokade ini datang di saat genting, hanya beberapa hari sebelum masa gencatan senjata antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran berakhir. Para mediator internasional sedang berupaya keras memperpanjang truce yang telah menghentikan konflik selama hampir tujuh minggu. Analis melihat langkah ini sebagai bentuk tekanan ekonomi dan militer tambahan untuk mendorong Tehran ke meja perundingan.
Lebih dari 10.000 personel militer AS terlibat dalam penegakan blokade ini. Meskipun belum ada kapal yang dinaiki secara paksa, pihak pertahanan AS menyatakan telah mengeluarkan peringatan keras. Dalam tiga hari pertama operasi, 14 kapal memilih berbalik arah daripada menghadapi konfrontasi. Beberapa kapal terkait Iran dilaporkan menghentikan pergerakan, mematikan transponder, atau kembali ke pantai Iran.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menjelaskan bahwa operasi ini hanya menggunakan kurang dari 10 persen kekuatan angkatan laut AS. Saat ini, 16 kapal perang — termasuk satu kapal induk, 11 kapal perusak, tiga kapal serbu amfibi, dan satu kapal tempur pesisir — dikerahkan di Timur Tengah. Dukungan udara dan operasi intelijen melalui satelit serta drone juga memperkuat pengawasan.
Baca juga : Di Tengah Gejolak Global, Bappenas Tekankan Lompatan Pembangunan Lewat Perencanaan yang Presisi
Laksamana (Purn) Kevin Donegan, mantan Komandan Armada Kelima AS, menggambarkan operasi ini sebagai tugas yang kompleks. “Ini bukan hanya soal intelijen, tetapi juga penempatan kapal yang tepat untuk melakukan intersepsi,” ujarnya. Donegan menambahkan bahwa blokade hanyalah satu alat tekanan; efektivitasnya akan sangat bergantung pada sinergi dengan upaya diplomatik.
Sementara itu, Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), yang jarang muncul dalam pengarahan Pentagon, menyampaikan pesan persatuan. Sebelum gencatan senjata berlaku, pasukan AS dan sekutu di Teluk Persia telah bertempur bahu-membahu. “Kami menciptakan payung pertahanan udara terbesar di dunia di Timur Tengah, dengan menempatkan personel pertahanan udara AS di samping prajurit mitra,” katanya. Ia bahkan menyebut bahwa Raja dan Putra Mahkota Bahrain mengenal nama para prajurit Amerika secara pribadi.

Dari perspektif strategis, ekspansi blokade ini mencerminkan doktrin “tekanan maksimal” yang diperbarui. Dengan mengganggu rantai pasok Iran secara global, Washington berharap dapat memperlemah kemampuan Tehran untuk melanjutkan konflik atau mendukung kelompok proksi. Namun, para pengamat memperingatkan risiko terhadap stabilitas pasar energi global serta potensi eskalasi jika kapal-kapal dari negara ketiga terlibat.
Gencatan senjata yang rapuh ini kini menjadi ujian krusial bagi diplomasi internasional. Apakah tekanan militer ini akan membuka jalan bagi kesepakatan yang lebih langgeng, atau justru memicu babak baru ketegangan, masih menjadi pertanyaan besar di panggung geopolitik Timur Tengah.
Pewarta : Setiawan Wibisono

