RI News. Dubai, United Arab Emirates 31 Maret 2026 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman tegas terhadap Iran, menyatakan bahwa Washington siap menghancurkan fasilitas energi, sumur minyak, serta infrastruktur vital lainnya jika kesepakatan damai tidak segera tercapai dan Selat Hormuz tidak dibuka kembali dalam waktu dekat.
Ancaman tersebut disampaikan Trump di tengah eskalasi konflik yang semakin meluas, di mana serangan balasan Iran telah menyasar fasilitas air dan listrik di negara-negara Teluk, sementara Israel dan Amerika Serikat melanjutkan gelombang serangan udara ke wilayah Iran. Pulau Kharg, pusat ekspor minyak utama Iran, menjadi salah satu target potensial yang disebutkan, termasuk kemungkinan pengambilalihan oleh pasukan AS.
Dalam pernyataannya, Trump mengklaim kemajuan diplomatik sedang berlangsung melalui perantara, termasuk pembicaraan tidak langsung dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Namun, pihak Iran secara konsisten membantah adanya negosiasi langsung dan menyebut tuntutan Amerika sebagai “berlebihan serta tidak realistis”. Qalibaf sendiri menyatakan bahwa pasukan Iran siap menghadapi setiap pengerahan pasukan darat AS dengan respons keras.
Para pakar hukum internasional menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan pabrik desalinasi hanya dibenarkan jika keuntungan militer secara jelas melebihi dampak terhadap penduduk sipil. Melewati batas tersebut berpotensi melanggar hukum konflik bersenjata dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang karena menyebabkan penderitaan berlebih bagi warga sipil.
Seorang warga Karaj di dekat Tehran menggambarkan ketakutan yang meluas akibat pemadaman listrik berulang menyusul serangan di sekitar ibu kota. “Kami khawatir pasokan air dan listrik akan benar-benar terputus,” ujarnya, sambil meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Konflik ini telah menimbulkan korban jiwa yang signifikan: lebih dari 1.900 orang di Iran, 19 di Israel, lebih dari 1.200 di Lebanon, serta puluhan di negara-negara Teluk dan Tepi Barat. Di Lebanon selatan, tiga pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia tewas dalam waktu kurang dari 24 jam akibat ledakan yang belum diketahui asalnya, memicu sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Serangan Iran terhadap fasilitas desalinasi di Kuwait menewaskan seorang pekerja asal India dan melukai puluhan tentara, sementara rudal-rudal Iran juga dicegat di atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki. Houthi di Yaman turut memperburuk situasi dengan meluncurkan serangan ke Israel.
Dari sisi ekonomi, penguasaan Iran atas Selat Hormuz — yang menjadi jalur pengiriman seperlima minyak dunia — telah mendorong harga minyak mentah Brent melonjak hampir 60 persen sejak konflik meletus. Trump mengklaim Iran telah mengizinkan 20 kapal tanker melintas sebagai “tanda hormat”, meski belum ada konfirmasi independen mengenai pergerakan kapal tersebut.
Eskalasi ini tidak hanya mengancam pasokan energi global, gas alam, dan pupuk, tetapi juga membuka risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas di kawasan Teluk. Uni Emirat Arab menuntut jaminan kuat bahwa serangan rudal balistik terhadap wilayah sipil tidak akan terulang, sementara upaya mediasi yang melibatkan Turki, Pakistan, dan negara lain tampaknya masih menemui jalan buntu.
Para analis memperingatkan bahwa pendekatan “tekanan maksimum” yang dikombinasikan dengan klaim kemajuan diplomatik berisiko memperpanjang konflik daripada mengakhirinya. Dengan ribuan pasukan AS tambahan telah dikerahkan ke Timur Tengah, pertanyaan besar kini muncul: apakah jalur diplomasi masih terbuka, atau ancaman destruksi total justru akan mempercepat spiral kekerasan yang sulit dikendalikan?
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
