RI News. Tidore , 21 Mei 2026 — Aksi damai yang digelar masyarakat Bobo pada 18 Mei 2026 di depan Kantor Kelurahan Bobo bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia merupakan ekspresi keresahan mendalam atas upaya penghilangan identitas kolektif yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Masyarakat setempat menolak narasi sepihak yang kerap disebarkan oknum tertentu, yaitu bahwa warga Bobo adalah “orang Papua yang hidup di Tidore”. Narasi ini, menurut mereka, tidak hanya cacat secara historis, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik yang lebih luas. Identitas masyarakat, kata para demonstran, tidak boleh dijadikan komoditas politik sesaat atau alat untuk membangun romantisme kekuasaan masa lalu antara Tidore dan Papua.
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang hingga kini belum mendapat jawaban ilmiah maupun adat yang memadai: Di mana jejak marga Papua yang seharusnya melekat pada masyarakat Bobo? Tradisi khas Papua apa yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka? Siapa leluhur Papua yang dimaksud, kapan mereka datang, dan dari wilayah mana di Papua?
“Pertanyaan ini bukan penolakan terhadap Papua sebagai bagian dari NKRI. Kami hanya menolak jika identitas kami dipelintir demi kepentingan politik yang tidak pernah kami sepakati,” tegas salah seorang perwakilan masyarakat yang hadir.
Lebih jauh lagi, jika klaim asal-usul Papua tersebut dianggap benar, maka secara moral Kesultanan Tidore juga harus bertanggung jawab atas berbagai dampak sosial dan material yang dialami masyarakat Bobo sejak 1967 hingga saat ini. Masyarakat menilai tidak adil jika mereka diposisikan sebagai objek ejekan dan stigma hanya untuk memenuhi narasi sejarah tertentu.
Tuntutan utama aksi ini sederhana namun prinsipial: penyampaian sejarah yang jujur dan bertanggung jawab, agar generasi mendatang tidak mewarisi kebohongan yang berpotensi merusak kerukunan.
Sayangnya, momen damai tersebut justru terganggu oleh kehadiran Wali Kota Tidore yang datang tanpa undangan dari masyarakat. Alih-alih menjadi penengah yang membawa solusi, kehadiran kepala daerah itu dinilai banyak pihak sebagai upaya pencitraan politik di tengah isu sensitif identitas.
Baca juga : Anak TK Belajar Persahabatan dengan Polisi: Outing Class Edukatif di Mapolsek Jatisrono
Masyarakat sejak awal hanya mengharapkan kehadiran Sultan Tidore dan Polresta Tidore sebagai pihak yang memiliki legitimasi adat dan kewenangan keamanan. Namun yang muncul justru Wali Kota, yang diibaratkan sebagian warga sebagai “Jailangkung politik” — hadir saat perhatian publik mengarah ke Bobo, tetapi tidak menyentuh substansi permasalahan.
Pakar sejarah lokal yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa intervensi pejabat eksekutif dalam urusan identitas adat yang rumit sering kali kontraproduktif. “Ini bukan panggung pencitraan. Ini soal harkat dan martabat sebuah komunitas yang merasa identitasnya sedang dihapus secara perlahan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Tidore maupun pihak Kesultanan mengenai substansi tuntutan masyarakat Bobo. Sementara itu, ketegangan identitas ini menjadi pengingat bahwa keamanan dan kerukunan di Tidore maupun Papua tidak akan lahir dari manipulasi sejarah, melainkan dari keberanian menghadapi fakta sejarah secara jujur.
Masyarakat Bobo hanya ingin diakui sebagai bagian sah dari narasi sejarah Tidore, tanpa harus menjadi korban ambisi politik sesaat yang berulang kali melukai harga diri mereka.
Pewarta: Raden Karim
About the Author
