RI News Portal. Tegal – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali turun langsung ke lapangan untuk memantau penanganan bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jumat (6/2/2026). Kunjungan ini menjadi yang kedua kalinya dalam waktu singkat, menyusul inspeksi sebelumnya sekaligus memimpin rapat darurat pada Rabu (4/2/2026).
Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wapres tiba di posko pengungsian yang berlokasi di rumah warga bernama Kamal sekitar pukul 09.35 WIB. Di sana, ia langsung melakukan perbincangan singkat dengan Gubernur Luthfi, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Kapolda Jawa Tengah, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Diskusi tersebut difokuskan pada update kondisi terkini, kebutuhan mendesak pengungsi, serta strategi jangka panjang penanganan bencana.
Usai berdialog, rombongan bergerak menuju titik terdampak menggunakan kendaraan roda dua. Keputusan menggunakan motor diambil mengingat akses jalan yang terbatas dan kondisi tanah yang masih labil serta berpotensi bergerak kapan saja. Peninjauan langsung ini memungkinkan Wapres dan Gubernur melihat secara dekat retakan tanah yang meluas, rumah-rumah warga yang miring atau rusak parah, serta dampak pada infrastruktur seperti jalan desa dan fasilitas umum.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara nyata sejak tahap awal penanganan. Dalam rapat koordinasi darurat sebelumnya di Posko Terpadu Kesehatan Desa Padasari pada Rabu (4/2/2026), ia menyatakan, “Hadirnya negara adalah memberikan kepastian bahwa masyarakat di hunian tetap bisa eksis dan mandiri. Inilah hadirnya negara yang kita tunggu-tunggu.”
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman dalam laporannya menyebut pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan terus mengancam permukiman. Hingga data terakhir, sekitar 250 rumah terdampak, dengan ratusan jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Fenomena ini dipicu hujan lebat sejak awal Februari, yang memperburuk kondisi tanah labil di wilayah lereng Gunung Slamet.
Koordinasi intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus dilakukan untuk menjamin keselamatan warga, pemenuhan logistik dasar bagi pengungsi, serta percepatan relokasi ke lahan yang lebih stabil. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah darurat, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Pewarta: Ikhwanudin
About the Author
