RI News. London — Gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern monarki Inggris, Andrew Mountbatten-Windsor, yang dulunya dikenal sebagai Pangeran Andrew, kembali menjadi pusat perhatian setelah penangkapannya baru-baru ini. Pada Kamis lalu, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-66, polisi menyerbu kediamannya di kawasan Sandringham untuk menahannya selama hampir 11 jam. Tuduhan utamanya? Dugaan pelanggaran jabatan publik melalui pembagian informasi perdagangan rahasia kepada Jeffrey Epstein, mendiang miliarder yang divonis bersalah atas kejahatan seks.
Penggeledahan lanjutan pada Jumat di rumah lamanya, Royal Lodge dekat Istana Windsor, menandai babak baru dalam penyelidikan ini. Petugas dengan kendaraan tanpa tanda pengenal memasuki kawasan tersebut, dan operasi diperkirakan berlangsung berhari-hari. Sementara itu, Mountbatten-Windsor telah dibebaskan dengan status masih diselidiki oleh otoritas kepolisian wilayah Thames Valley. Ia terlihat lesu saat meninggalkan kantor polisi, sebuah gambar yang mencerminkan penurunan drastis dari posisinya sebagai anggota keluarga kerajaan.
Secara akademis, kasus ini menyoroti persinggungan antara kekuasaan kerajaan dan akuntabilitas hukum. Sebagai mantan utusan perdagangan Inggris, Mountbatten-Windsor diduga membocorkan laporan kunjungan resmi ke Asia Tenggara dan peluang investasi di Afghanistan melalui email yang baru-baru ini dirilis oleh otoritas Amerika Serikat. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional, mengingat informasi tersebut bersifat rahasia. Ahli hukum pidana, Sean Caulfield dari sebuah firma hukum terkemuka, menekankan kesulitan membuktikan tuduhan semacam ini: “Pertama-tama, harus dibuktikan apakah posisinya benar-benar memenuhi definisi pejabat publik, yang tidak memiliki batasan jelas dalam hukum Inggris.”
Lebih jauh, pemerintah Inggris kini mempertimbangkan langkah radikal: mencoret nama Mountbatten-Windsor dari garis suksesi tahta. Meski sudah dicabut gelar dan kehormatannya oleh Raja Charles III pada akhir tahun lalu, ia masih berada di urutan kedelapan pewarisan. Perubahan ini memerlukan undang-undang baru, yang sebelumnya dianggap tidak prioritas oleh parlemen. Namun, James Murray, seorang pejabat tinggi keuangan kerajaan, menyatakan bahwa semua opsi sedang dievaluasi pasca-penyelidikan polisi. Secara historis, langkah serupa terakhir terjadi pada 1936 saat Raja Edward VIII turun tahta, yang juga melibatkan persetujuan dari negara-negara Persemakmuran seperti Kanada dan Australia.
Dari perspektif jurnalistik akademis, skandal ini bukan hanya tentang individu, melainkan ujian bagi institusi monarki itu sendiri. Hubungan Mountbatten-Windsor dengan Epstein, yang bunuh diri di penjara pada 2019, telah lama menjadi bahan tuduhan. Meski ia secara tegas membantah keterlibatan dalam kejahatan apa pun, dokumen-dokumen baru mengungkap pola interaksi yang mencurigakan. Penyelidikan paralel oleh kepolisian metropolitan London juga sedang menggali kemungkinan penggunaan bandara seperti Heathrow untuk perdagangan manusia, sambil meminta petugas perlindungan kerajaan untuk melaporkan pengamatan mereka.
Andrew Gilmore, seorang pakar hukum dari firma hukum independen, menjelaskan proses selanjutnya: “Jaksa akan menerapkan uji dua tahap—apakah bukti cukup untuk vonis bersalah dan apakah kasus ini sesuai kepentingan publik. Jika ya, maka pengadilan tak terhindarkan.” Kasus ini mengingatkan pada penangkapan Raja Charles I pada abad ke-17, yang berujung pada eksekusi dan krisis monarki. Kini, di era kontemporer, ini bisa menjadi katalisator perubahan struktural, mirip dengan dampak abdikasi Edward VIII atau tragedi kematian Putri Diana pada 1997.
Sementara Raja Charles III menyatakan bahwa “hukum harus berjalan,” keluarga korban seperti Amanda Roberts, ipar dari Virginia Giuffre yang bunuh diri tahun lalu, merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Giuffre pernah menuduh Mountbatten-Windsor terlibat dalam eksploitasi seksualnya saat remaja, meski tuduhan itu terpisah dari penangkapan terkini. “Kami tidak bisa berbagi momen pembenaran ini dengannya,” ujar Roberts dengan emosional.
Akhirnya, skandal ini mengajukan pertanyaan mendalam: Apakah monarki Inggris masih relevan di abad ke-21, ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat? Penyelidikan ini tidak hanya menentukan nasib satu orang, tapi juga integritas sebuah institusi berusia ratusan tahun.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
