RI News. Beijing, 31 Oktober 2026 – Pimpinan Partai Komunis China (PKC) menutup sidang pleno kelima Komite Sentral dengan menegaskan kembali agenda utama Presiden Xi Jinping: memperketat disiplin internal dan memberantas korupsi. Keputusan itu dinilai menjadi pijakan bagi perombakan personel di lembaga-lembaga kepemimpinan strategis tahun depan, saat Xi diperkirakan memperoleh masa jabatan keempat sebagai pemimpin partai.
Sidang yang berlangsung empat hari tersebut menghasilkan resolusi penguatan disiplin dan pencegahan korupsi, yang disahkan pada Kamis. Forum itu juga mengukuhkan pemecatan lebih dari 30 pejabat senior dari keanggotaan partai. Salah satunya adalah mantan jenderal paling senior di tubuh militer, yang menjabat hingga awal tahun ini. Pleno juga menaikkan satu-satunya jenderal yang masih bertugas di komisi pengawas militer ke Politbiro, salah satu organ pengambil keputusan tertinggi partai.
Sehari setelah pleno ditutup, para pejabat partai memaparkan langkah pelaksanaan keputusan tersebut dalam konferensi pers. Mereka mengakui bahwa pelanggaran disiplin belum tuntas meski kampanye antikorupsi telah berjalan lebih dari satu dekade sejak Xi berkuasa pada 2012.
Zhang Fuhai, wakil direktur Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, menyebut penyimpangan perilaku dan pelanggaran disiplin sebagai persoalan yang berlangsung terus-menerus, mengakar, dan berulang. Menurutnya, penanganannya menuntut komitmen jangka panjang yang tidak goyah.
Ia memaparkan bahwa sejak Kongres Nasional ke-18 pada 2012, lembaga disiplin dan pengawasan telah membuka 8,1 juta kasus dan menjatuhkan sanksi kepada 7,9 juta orang. Dari jumlah itu, 963 orang merupakan pejabat senior yang berada di bawah pengelolaan langsung pimpinan pusat partai.
Huang Jianfa, wakil kepala Departemen Organisasi Pusat partai, menegaskan bahwa penindakan akan terus berlanjut dan tidak ringan. Ia berargumen bahwa sanksi tegas bagi pejabat korup sekaligus melindungi mereka yang bekerja dengan integritas.
Huang juga menyoroti masalah lain di birokrasi, yakni pejabat yang tidak bertindak atau lamban bertindak. Ia mengidentifikasi tiga penyebab: kurangnya motivasi, ketakutan terjerat masalah, dan keterbatasan kemampuan.
Baca juga : Banjir Rendam Trumon Tengah, Pemkab Aceh Selatan Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari
Dongshu Liu, profesor urusan publik dan internasional di City University of Hong Kong, menilai pemecatan pejabat senior mencerminkan upaya baru Xi memperketat kendali, terutama atas sistem militer.
Benjamin Hillman, profesor di Australian National University, melihat pola yang sedikit berbeda. Menurutnya, Xi memang kerap menyingkirkan pejabat yang diragukan loyalitasnya atau terbukti korup secara mencolok. Namun gelombang pembersihan terbaru mengindikasikan kekesalannya terhadap kurangnya antusiasme aparat dalam menjalankan agenda kebijakan yang ambisius.
Sejumlah analis mengingatkan bahwa disiplin yang makin ketat bisa menimbulkan efek samping. Aparat berpotensi menjadi lebih berhati-hati dan enggan mengambil inisiatif, padahal Beijing juga menuntut pejabat yang inovatif dan efektif. Menyeimbangkan kedua tuntutan itu tidak mudah.
Liu merujuk pada gagasan “pertukaran kompetensi-loyalitas” dalam ilmu politik, yang menyatakan bahwa sulit menemukan figur yang sangat cakap sekaligus sangat setia. Dalam pandangannya, pendekatan Xi berisiko membuat sistem semakin mengorbankan meritokrasi demi mempromosikan figur yang kurang kompeten tetapi loyal secara pribadi. Kemampuan sistem itu dalam memecahkan masalah pun, kata dia, patut dipertanyakan.
Hillman menambahkan bahwa tekanan disiplin yang keras dapat melahirkan kepatuhan semu. Pejabat cukup menggelar rapat, lokakarya, dan pelatihan untuk menunjukkan kesetiaan tanpa perubahan kinerja nyata. Ia menilai pejabat kini semakin enggan mencoba hal baru karena kesalahan dapat berakibat mahal.
Ruby Osman, penasihat kebijakan senior di Tony Blair Institute for Global Change, London, menilai Xi memandang korupsi sebagai ancaman terbesar bagi cengkeraman partai atas kekuasaan dalam jangka panjang. Ia menyebut Beijing mencemaskan bukan hanya kader korup, tetapi juga kader yang tidak efektif.
Meski demikian, Osman mengingatkan bahwa memastikan prioritas pusat benar-benar terlaksana di seluruh birokrasi China yang sangat luas sering kali jauh lebih sulit daripada merumuskannya.
Pewarta: Setiawan Wibisono
Tagline: #PlenumPKC, #XiJinping, #AntiKorupsi, #DisiplinPartai, #PolitikChina, #ReformasiMiliter, #Politbiro, #BirokrasiChina,
About the Author
