RI News. Sukoharjo, Sabtu 31 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mempercepat program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjangkau 12 kecamatan. Langkah ini dipandang sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah memperbaiki kualitas hidup warga miskin sekaligus menekan angka kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur hunian.
Program tersebut dirancang agar warga penerima manfaat dapat menempati rumah yang lebih nyaman dan sehat setelah proses rehabilitasi rampung. Penyerahan bantuan dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, di sejumlah lokasi di Kecamatan Weru, Tawangsari, dan Bulu.
Dalam keterangannya pada Jumat (30/10/2026), Sapto yang akrab disapa demikian menegaskan bahwa percepatan program ini ditempuh dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satu mitra yang berperan adalah Baznas Sukoharjo melalui program Sukoharjo Peduli, yang turut membantu mengurangi jumlah RTLH di daerah tersebut.
Menurut Sapto, rehabilitasi RTLH merupakan bagian dari strategi pemerintah menurunkan kemiskinan. Program itu dijalankan secara berkelanjutan dengan sasaran warga miskin agar memperoleh hunian layak.
Intervensi pemerintah tersebut tercermin dalam tren penurunan kemiskinan selama lima tahun terakhir. Angka kemiskinan Sukoharjo tercatat sekitar 8,23 persen pada 2021, lalu turun menjadi 7,61 persen pada 2022 dan sekitar 7,58 persen pada 2023. Penurunan berlanjut pada 2024 menjadi sekitar 7,44 persen, kemudian mencapai 6,83 persen pada 2025, atau berkurang 0,61 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada indikator kemiskinan ekstrem, Sapto menyebut capaian yang juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan ekstrem berada di kisaran 2,52 persen pada 2025 dan terus menurun setiap tahun, hingga sekitar 0,23 persen pada akhir 2025.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Sukoharjo, Taufik Aditama, memaparkan bahwa hingga awal Oktober 2026 jumlah RTLH di 12 kecamatan mencapai 3.966 unit. Angka ini menjadi cerminan besarnya kebutuhan penanganan yang masih harus dituntaskan.
Baca juga: Polisi Jaga Ketat Lokasi Bekas Kebakaran di Nanga Pinoh, Warga Korban Diminta Tenang
Pendanaan program bersumber dari beragam saluran, yakni APBD Sukoharjo, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sektor perbankan, serta pengembang perumahan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Gerakan kolaborasi pengembang perumahan juga dinilai turut mempercepat penanganan hunian tidak layak.
Taufik menekankan bahwa inti program ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak. Ia menyebut sasaran rehabilitasi adalah warga miskin yang, setelah rumahnya diperbaiki, dapat hidup lebih nyaman dan sehat.
Pewarta: Sumanto
Tagline: #RTLHSukoharjo, #RehabilitasiRumah, #PemkabSukoharjo, #KemiskinanTurun, #HunianLayak, #EkoSaptoPurnomo, #KolaborasiPembangunan, #KesejahteraanRakyat,
About the Author
