RI News, New York – 31 Oktober 2026. Perjalanan panjang misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sahara Barat mencapai titik akhir. Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati kelanjutan misi tersebut setelah Rusia menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat pada Jumat (30/10/2026), sehingga mandat misi dipastikan habis pada Sabtu ini.
Rancangan resolusi Amerika Serikat itu memuat dua hal pokok. Pertama, misi penjaga perdamaian yang telah berjalan selama 35 tahun akan diakhiri pada 30 April 2027. Kedua, misi tersebut akan digantikan misi politik baru yang tidak lagi bertugas menyiapkan referendum mengenai masa depan wilayah yang kaya mineral itu. Rancangan tersebut juga menegaskan bahwa otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko merupakan satu-satunya solusi yang layak dirundingkan.
Setelah veto Rusia, Dewan Keamanan memberikan suara atas rancangan tandingan yang diajukan Moskow. Isinya hanya memperpanjang mandat misi yang berlaku hingga 31 Oktober 2027. Hasil pemungutan suara menunjukkan tiga negara mendukung, satu menolak, dan 11 abstain. Karena tidak mencapai ambang batas minimal sembilan suara setuju dari 15 anggota, rancangan Rusia gugur dengan sendirinya. Kondisi ini membuat Amerika Serikat tidak perlu menggunakan hak vetonya.
Sengketa Sahara Barat bermula pada 1975, ketika Maroko menganeksasi wilayah bekas koloni Spanyol tersebut. Wilayah ini juga diyakini menyimpan cadangan minyak lepas pantai yang cukup besar. Langkah Maroko memicu konflik bersenjata dengan Front Polisario, kelompok yang mewakili suku asli Sahrawi.
PBB menengahi gencatan senjata pada 1991 dan membentuk misi penjaga perdamaian untuk memantau perjanjian itu sekaligus membantu menyiapkan referendum. Namun, referendum tidak pernah terlaksana karena kedua pihak tak kunjung sepakat tentang siapa yang berhak menjadi pemilih.
Dinamika diplomatik mulai bergeser tahun lalu. Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang mendukung klaim Maroko, sejalan dengan sikap pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap negara di Afrika Utara tersebut. Resolusi itu menjadikan usulan otonomi luas dari Maroko sebagai dasar perundingan dan tidak menyinggung referendum penentuan nasib sendiri. Inggris dan Prancis, di antara negara lain, mendukung rencana Maroko, sedangkan Rusia dan Tiongkok sejak lama mendorong referendum yang membuka pilihan kemerdekaan.
Baca juga : Hujan Lima Hari Guyur Lereng Merapi, Warga Pajegan Belum Berani Minum Air Langit
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan veto Rusia menghalangi langkah bersejarah untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun. Meski demikian, ia memastikan Washington akan terus bekerja sama dengan utusan khusus PBB, Staffan de Mistura, serta kedua pihak guna mengupayakan perdamaian yang langgeng.
Sebaliknya, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menilai pihak yang menolak rancangan Moskow bertanggung jawab atas berakhirnya misi tersebut. Ia beralasan Rusia memveto rancangan Amerika karena dokumen itu mengabaikan usulan lama tentang solusi yang adil, bebas, dan jujur berdasarkan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahrawi.
Istana Kerajaan Maroko, yang memegang kendali kebijakan luar negeri, menyampaikan sikap tegas. Menurut istana, konflik Sahara Barat tidak semestinya terus berada dalam agenda Dewan Keamanan. Istana juga menyebut proses politik PBB kini ditangguhkan, dengan menuding pihak lain mengulur waktu, menciptakan kebuntuan, dan mempertahankan status quo.
Dari kubu Polisario, perwakilan di PBB, Sidi Omar, menyampaikan terima kasih kepada Rusia. Ia menilai resolusi Amerika akan melemahkan hak rakyat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka, serta berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi perdamaian dan keamanan kawasan maupun dunia. Omar menegaskan Polisario tetap berkomitmen pada proses perdamaian, selama proses itu dikembalikan ke jalur yang memungkinkan rakyatnya menggunakan hak tersebut.
Dengan berakhirnya mandat, pemantauan gencatan senjata oleh PBB di lapangan akan terhenti. Belum ada kejelasan mengenai mekanisme yang akan menggantikan peran tersebut, sementara Maroko dan Polisario sama-sama bertahan pada posisi masing-masing. Situasi ini menempatkan upaya penyelesaian sengketa di salah satu konflik terlama di Afrika pada titik yang belum pasti.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline: #SaharaBarat, #DewanKeamananPBB, #VetoRusia, #Maroko, #FrontPolisario, #MisiPerdamaian, #PenentuanNasibSendiri, #DiplomasiGlobal,
About the Author
