RI News. Washington, 12 April 2026 — Lima belas tahun setelah Presiden Barack Obama mengumumkan strategi ambisius “pivot to Asia” untuk menghadapi kebangkitan China, Amerika Serikat kembali menghadapi paradoks strategis yang sama. Alih-alih sepenuhnya beralih ke kawasan Indo-Pasifik, Washington kini terjebak dalam konflik militer di Timur Tengah melawan Iran, yang justru menguras sumber daya dan perhatian dari prioritas jangka panjangnya di Asia.
Perang dengan Iran tidak hanya menyebabkan Presiden Donald Trump menunda kunjungan penting ke China selama beberapa minggu, tetapi juga memaksa Pentagon memindahkan aset militer strategis dari Asia-Pasifik ke kawasan Teluk. Mulai dari sistem pertahanan rudal di Korea Selatan hingga unit Marinir respons cepat di Jepang, relokasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan sekutu AS di Asia bahwa komitmen Washington terhadap pencegahan agresi China semakin rapuh.
Para pengamat strategi Asia menilai situasi ini sebagai saat yang paling tidak tepat. “Ini justru waktu yang salah bagi Amerika untuk kembali tersedot ke konflik Timur Tengah yang sulit diakhiri,” ujar Danny Russel, rekan senior di Asia Society Policy Institute. Menurutnya, upaya rebalancing ke Asia yang telah lama menjadi kepentingan nasional AS justru terus terkikis oleh serangkaian keputusan yang kurang bijaksana.
Kunjungan Trump ke China yang ditunda semakin memperburuk persepsi bahwa AS sedang kehilangan fokus. Pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping tersebut semestinya membahas isu-isu ekonomi krusial, termasuk rantai pasok teknologi dan ketegangan perdagangan. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan memperkuat persepsi Beijing bahwa peluang untuk bertindak lebih tegas di kawasan — khususnya terhadap Taiwan — semakin terbuka.
Senator Jeanne Shaheen, pimpinan Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, baru-baru ini memimpin delegasi bipartisan ke Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Di ketiga negara tersebut, para pemimpin lokal menyampaikan kekhawatiran mendalam atas lonjakan biaya energi akibat konflik Timur Tengah serta berkurangnya kehadiran militer AS. Shaheen berusaha menenangkan sekutu dengan menegaskan bahwa “kegagalan bukanlah pilihan”, mengingat China telah berulang kali menyatakan kesediaannya menggunakan kekuatan untuk menguasai Taiwan sesuai jadwal yang dipercepat.
Namun, kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Kurt Campbell, mantan wakil menteri luar negeri era Biden, menyatakan keprihatinannya bahwa kemampuan militer yang dibangun secara bertahun-tahun di Indo-Pasifik mungkin tidak akan pulih sepenuhnya pasca-perang Iran. Sementara itu, Zack Cooper dari American Enterprise Institute menambahkan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula sumber daya dan fokus yang dialihkan dari Asia. Produksi amunisi AS yang terkuras di Timur Tengah juga diprediksi akan memperlambat penjualan senjata ke sekutu Asia di masa mendatang.
Baca juga : Selat Hormuz yang “Dikendalikan”: Batasan Kapal dan Biaya Tinggi Iran Pasca-Gencatan Senjata dengan AS
Di sisi lain, sebagian kalangan mendukung pendekatan Trump yang menangani ancaman secara berurutan. Matt Pottinger, mantan wakil penasihat keamanan nasional, berpendapat bahwa Beijing merupakan sponsor utama bagi berbagai aktor yang menjadi lawan AS. Oleh karena itu, menyelesaikan tantangan di Timur Tengah terlebih dahulu dianggap sebagai langkah strategis yang tepat.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bahkan memperingatkan bahwa konflik masa depan kemungkinan tidak akan terbatas pada satu teater saja. “Ini akan menjadi masalah multi-teater,” katanya. Jika China memutuskan bergerak terhadap Taiwan, negara itu bisa memanfaatkan “mitra juniornya” di berbagai wilayah untuk mengalihkan perhatian AS.
Strategi keamanan nasional AS yang dirilis akhir 2025 memang menegaskan prioritas pada pencegahan militer di Selat Taiwan dan Rantai Pulau Pertama. Dokumen tersebut menekankan pentingnya menjaga akses terhadap chip semikonduktor Taiwan serta kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Namun, dokumen yang sama juga menyatakan bahwa perhatian terhadap Timur Tengah seharusnya berkurang seiring peningkatan produksi energi domestik AS.
Realitas di lapangan kini berbeda. Konflik Iran justru memperpanjang keterlibatan AS di Timur Tengah dan menguji ketahanan industri pertahanan Amerika dalam memenuhi kebutuhan amunisi. Sementara itu, China disebut-sebut semakin diuntungkan dengan persiapan ekonominya yang berorientasi “masa perang”, termasuk penimbunan cadangan dan diversifikasi sumber energi.
Obama dulu menyatakan bahwa “gelombang perang sedang surut” dan Amerika harus memandang ke depan ke potensi Asia-Pasifik. Kini, 15 tahun kemudian, strategi tersebut tampak semakin sulit diwujudkan. Alih-alih menjadi abad Pasifik bagi Amerika, dinamika global justru menunjukkan betapa rapuhnya upaya Washington untuk memprioritaskan satu kawasan tanpa terganggu oleh krisis di tempat lain.
Bagi sekutu AS di Asia, pesan yang tersirat jelas: meski komitmen Washington tetap ada, kemampuan untuk mewujudkannya sedang diuji. Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan kini semakin giat meningkatkan kemampuan pertahanan sendiri, menyadari bahwa stabilitas kawasan tidak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada kehadiran AS yang terus-menerus terganggu.
Perang Iran bukan hanya konflik regional. Bagi banyak analis, ia menjadi pengingat bahwa “pivot ke Asia” yang telah lama diimpikan masih jauh dari kenyataan — dan ketidakpastian ini justru bisa menjadi faktor pemicu ketidakstabilan yang lebih besar di Indo-Pasifik.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
