Pada 12 April mendatang, Hongaria akan menentukan apakah era 16 tahun kekuasaan nasionalis Viktor Orbán berakhir, atau justru memperburuk keretakan dalam Uni Eropa.
RI News. Budapest — Dalam hitungan hari menuju pemilu parlemen Hongaria pada 12 April 2026, Eropa tengah menahan napas. Pemilu ini bukan sekadar pergantian kekuasaan di satu negara anggota, melainkan potensi gempa politik yang dapat mengubah dinamika pengambilan keputusan di Uni Eropa selama bertahun-tahun ke depan.
Perdana Menteri Viktor Orbán, pemimpin Uni Eropa dengan masa jabatan terpanjang saat ini, menghadapi tantangan paling serius sejak kembali berkuasa pada 2010. Lawannya, Péter Magyar dari partai Tisza, muncul sebagai figur yang mampu menggalang oposisi secara signifikan. Berbagai survei independen menunjukkan Tisza unggul, meskipun sistem pemilu Hongaria yang rumit membuat kemenangan mutlak masih menjadi pertaruhan.
Selama 16 tahun berkuasa, Orbán dikenal sebagai “durian dalam daging” bagi Uni Eropa. Ia kerap menggunakan hak veto untuk menghambat keputusan bersama, terutama terkait dukungan bagi Ukraina dan sanksi terhadap Rusia pasca-invasi skala penuh tahun 2022. Veto-veto tersebut tidak hanya memperlambat respons Eropa terhadap ancaman keamanan, tetapi juga memperlihatkan kelemahan struktural Uni Eropa: aturan persetujuan bulat (unanimity) yang memungkinkan satu negara anggota membelokkan arah kebijakan seluruh blok.
Analis politik Eropa menilai bahwa Orbán telah memanfaatkan pemahaman mendalam terhadap mekanisme pendanaan dan pengambilan keputusan Uni Eropa untuk memperkuat posisinya di dalam negeri. Dengan menerima dana Uni Eropa dalam jumlah besar di satu sisi, ia di sisi lain kerap membandingkan Brussel dengan Uni Soviet dan menolak reformasi demokrasi, independensi peradilan, serta kebebasan media di Hongaria. Akibatnya, Uni Eropa membekukan miliaran euro dana ke Budapest sejak 2022 karena pelanggaran prinsip supremasi hukum.
Péter Magyar, yang pernah berada di lingkaran dalam Fidesz sebelum berbalik arah, menjanjikan pendekatan yang lebih konstruktif namun tetap kritis terhadap Uni Eropa. Ia menyebut pemilu ini sebagai “referendum tentang posisi Hongaria di dunia”. Jika terpilih, Magyar berjanji memperbaiki hubungan dengan Brussel dan NATO, serta membuka jalan bagi pencairan dana Uni Eropa yang selama ini tertahan.
Namun, para pengamat memperingatkan bahwa perubahan kepemimpinan di Budapest tidak serta-merta menyelesaikan masalah mendasar Uni Eropa. Bahkan jika Orbán kalah, warisan veto berulang kali telah memicu perdebatan serius tentang reformasi perjanjian dasar Uni Eropa. Beberapa opsi yang sedang dibahas mencakup pengurangan jumlah isu yang memerlukan persetujuan bulat, penerapan sanksi yang lebih targeted, hingga kemungkinan aktivasi Pasal 7 yang dapat mencabut hak suara suatu negara anggota — meskipun opsi terakhir sulit direalisasikan karena masih memerlukan konsensus.
Pengalaman dengan Hongaria juga semakin membentuk sikap Uni Eropa terhadap calon anggota baru. Negosiasi dengan Ukraina, Moldova, dan Montenegro kini dilakukan dengan lebih hati-hati. Pejabat Uni Eropa menekankan pentingnya “pengaman” agar negara baru tidak menjadi “kuda Troya” yang mengganggu stabilitas blok dari dalam. Pelajaran dari perluasan besar-besaran tahun 2004, termasuk masuknya Hongaria, menjadi bahan introspeksi: integrasi ekonomi dan politik harus dibarengi dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.
Bagi Uni Eropa, pemilu Hongaria 2026 bukan hanya soal siapa yang memimpin Budapest, melainkan ujian bagi ketahanan institusi Eropa itu sendiri. Apakah blok 27 negara ini mampu belajar dari “efek Orbán” dan memperkuat fondasinya, atau justru terus rentan terhadap politik veto yang melemahkan posisinya di tengah ancaman geopolitik global — dari perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga persaingan ekonomi dengan China dan perubahan kebijakan Amerika Serikat.
Hasil pemilu pada 12 April mendatang kemungkinan besar akan menjadi titik balik. Baik kemenangan Orbán maupun pergantian kekuasaan, keduanya akan membawa konsekuensi jangka panjang bagi masa depan proyek integrasi Eropa pasca-Perang Dingin.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
