RI News. Jakarta– Pemerintah Indonesia tengah memperkuat strategi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menggeser arah dari sekadar penyerapan tenaga kerja menuju sektor-sektor yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin.
Menurut Rachmat Pambudy, penguatan tata kelola PMI harus dilakukan secara terintegrasi, mencakup perbaikan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelindungan yang berbasis desa. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan para pekerja migran secara berkelanjutan.
Pertemuan antara kedua menteri tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden terkait penguatan perlindungan PMI sejak pra-keberangkatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Selain itu, pemerintah juga menekankan peningkatan kapasitas calon PMI melalui pendidikan vokasi dan peningkatan skill yang lebih kompetitif.
Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari Satu Data Indonesia (SDI). Data yang terintegrasi dan akurat akan memudahkan pemetaan lokasi penempatan serta memperkuat sistem pelindungan yang lebih efektif dan terukur.
Salah satu program unggulan yang dibahas adalah SMK Go Global, yang menargetkan penyaluran 500 ribu PMI pada periode 2026–2029. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja internasional, termasuk melalui penguatan kemampuan bahasa asing dan keterampilan teknis yang relevan.
Rachmat Pambudy juga menyoroti konsep village based protection yang inovatif. Menurutnya, desa harus menjadi bagian integral dari ekosistem pelindungan PMI karena menjadi sumber utama tenaga kerja.
“Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ujarnya.
Baca juga : Lonjakan Dramatis Kekerasan Seksual dalam Konflik: PBB Catat Lebih dari Dua Kali Lipat Kasus pada 2025
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya melindungi PMI, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi pembangunan pedesaan melalui remitansi yang lebih berkualitas dan pengetahuan yang diperoleh para migran.
Bappenas menyatakan komitmen penuh untuk mendukung Kementerian P2MI melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi. “Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” tegas Rachmat Pambudy.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma PMI dari sekadar “pencari nafkah di luar negeri” menjadi aset strategis pembangunan nasional yang bermartabat dan berdaya saing tinggi.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
