RI News Portal. Jakarta, 1 Oktober 2025 – Di tengah sorotan publik terhadap efisiensi pengelolaan anggaran negara, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, memberikan jaminan kuat bahwa alokasi dana di bawah direktoratnya akan digunakan secara tepat sasaran. Pernyataan ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan penajaman perencanaan sebagai fondasi utama untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam konteks lebih luas, komitmen ini muncul saat Indonesia menghadapi dinamika fiskal pasca-pandemi, di mana transparansi anggaran menjadi isu krusial untuk membangun kepercayaan publik. Safrizal menekankan bahwa penyusunan program di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) akan diselaraskan dengan direktif Presiden, program prioritas nasional, serta kebijakan kementerian terkait. “Kami akan memperkuat penyusunan program dengan menyelaraskannya pada arahan tersebut, seperti penguatan pelayanan publik, pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dikutip pada hari ini.
Pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis untuk mengatasi disparitas regional di Indonesia. Dengan fokus pada kawasan perbatasan, misalnya, program ini berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi antara pusat dan pinggiran, sekaligus memperkuat ketahanan nasional terhadap isu lintas batas seperti perdagangan ilegal atau migrasi. Safrizal menambahkan bahwa penajaman perencanaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan harmonisasi dengan agenda pemerintah pusat.
Lebih jauh, Safrizal berkomitmen untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang holistik. Pengawasan tidak terbatas pada tahap pelaksanaan saja, tetapi mencakup seluruh siklus: dari perencanaan hingga pelaporan akhir. “Ini agar setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi. Dengan cara ini, pelaksanaan anggaran akan lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya. Dalam perspektif akademis, pendekatan ini mencerminkan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas sebagai pilar pencegahan korupsi, sebagaimana dibahas dalam studi-studi administrasi publik kontemporer di Asia Tenggara.
Untuk memastikan adaptabilitas program, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal akan ditingkatkan. Safrizal menilai suara dari daerah sebagai masukan esensial agar kebijakan pusat tidak terlepas dari realitas lapangan. “Dengan pola kerja kolaboratif, program Ditjen Bina Adwil diharapkan lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya. Model kolaborasi ini bisa dilihat sebagai evolusi dari desentralisasi otonomi daerah di Indonesia, di mana integrasi antara level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi.
Prioritas anggaran Kemendagri secara keseluruhan diarahkan pada inisiatif yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus utama meliputi pemenuhan pelayanan perizinan untuk ekspansi investasi, bantuan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, serta dukungan bagi aparat kewilayahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pemadam Kebakaran (Satdamkar), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Relawan Kebakaran (Redkar). Melalui alokasi ini, dampak penggunaan anggaran negara diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh warga, mulai dari peningkatan layanan dasar hingga penguatan keamanan lokal.
Komitmen Safrizal ini tidak hanya sebagai respons administratif, tetapi juga sebagai langkah proaktif dalam membangun ekosistem pemerintahan yang lebih inklusif dan efisien. Di era digital saat ini, di mana masyarakat semakin kritis terhadap pengelolaan dana publik, pendekatan seperti ini berpotensi menjadi benchmark bagi kementerian lain. Namun, keberhasilannya akan tergantung pada implementasi konsisten dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat sipil yang bisa memantau melalui platform transparansi anggaran terbuka.
Berita ini disusun berdasarkan perspektif analitis yang mengintegrasikan konteks akademis, berbeda dari format berita online konvensional yang sering kali lebih ringkas dan sensasional. Kami mengundang pembaca untuk berbagi pandangan melalui komentar interaktif di bawah, guna memperkaya diskusi tentang tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Pewarta : Yudha Purnama
