RI News Portal. Jakarta 6 Januari 2026 – Dalam sebuah pertemuan strategis di Hambalang, Bogor, pada awal Januari 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan urgensi kemandirian pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional. Pidatonya, yang disampaikan dalam rangka taklimat awal tahun, menggarisbawahi risiko ketergantungan impor di tengah konflik global yang semakin tidak terprediksi, termasuk eskalasi berkepanjangan di perbatasan Thailand-Kamboja sepanjang 2025.
Presiden Prabowo mengilustrasikan potensi ancaman tersebut dengan merujuk pada dinamika konflik di Asia Tenggara. “Bayangkan saja, jika pasokan pangan kita bergantung pada negara-negara yang sedang mengalami ketegangan geopolitik tinggi, di mana negosiasi damai sering kali diikuti oleh ledakan kekerasan baru,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa Indonesia historically mengandalkan impor beras dari wilayah tersebut, yang kini rentan terganggu oleh instabilitas rantai pasok akibat pertempuran sporadis, serangan udara, dan penutupan perbatasan yang berulang.
Lebih lanjut, Presiden mengenang pengalaman pahit selama pandemi COVID-19, ketika banyak negara eksportir pangan menerapkan kebijakan proteksionis dengan membatasi ekspor untuk memprioritaskan kebutuhan domestik. Situasi itu menyebabkan kerentanan bagi negara importir, meskipun memiliki kemampuan finansial yang memadai. “Kejadian semacam itu membuktikan bahwa ketergantungan eksternal dapat menjadi titik lemah strategis bagi sebuah bangsa,” tegasnya.
Dalam konteks ini, kebijakan swasembada pangan yang digalakkan pemerintahan saat ini dipandang sebagai langkah antisipatif yang tepat waktu. Swasembada bukan sekadar target ekonomi, melainkan elemen inti dari transformasi nasional berbasis kajian jangka panjang, yang bertujuan memperkuat kedaulatan dan kemandirian. “Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika ia tidak mampu menjamin kecukupan pangan bagi rakyatnya,” kata Presiden Prabowo, menggemakan prinsip berdikari yang menjadi fondasi ideologi negara.
Capaian signifikan dicatat pada akhir 2025, ketika Indonesia berhasil menghindari impor beras konsumsi sepenuhnya untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Hal ini didukung oleh stok cadangan beras pemerintah yang mencapai sekitar tiga juta ton per 31 Desember 2025—angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan produksi domestik melalui optimalisasi lahan, irigasi, dan penyerapan panen petani, tetapi juga menjadi bukti empirik bahwa strategi intensifikasi pertanian dapat merespons tantangan global secara efektif.
Baca juga : Adaptasi KPK terhadap KUHP dan KUHAP Nasional: Penyesuaian Bertahap dalam Kerangka Lex Specialis
Dari perspektif akademis, peringatan Presiden ini selaras dengan teori ketahanan pangan (food security) yang menekankan empat pilar: ketersediaan, aksesibilitas, utilisasi, dan stabilitas. Ketergantungan impor, terutama dari wilayah rawan konflik, dapat mengganggu pilar stabilitas, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus historis seperti krisis pangan global 2007-2008 atau restriksi ekspor selama pandemi. Di sisi lain, pencapaian swasembada Indonesia pada 2025 menunjukkan potensi model resiliensi berbasis produksi lokal, yang relevan bagi negara-negara berkembang di tengah perubahan iklim dan geopolitik yang volatil.
Ke depan, mempertahankan momentum ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk investasi berkelanjutan dalam teknologi pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan diversifikasi komoditas. Pidato Presiden di Hambalang tidak hanya merayakan milestone nasional, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemandirian pangan adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa di era ketidakpastian global.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
