RI News. Paris – Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski gelombang kemarahan publik terus meningkat atas dugaan kelalaian sistem peradilan dalam kasus pembunuhan Lyhanna, gadis berusia 11 tahun. Darmanin justru meminta maaf secara terbuka dan memerintahkan peninjauan ulang massal terhadap puluhan ribu kasus kekerasan terhadap anak di seluruh negeri.
Mayat Lyhanna ditemukan pekan lalu di wilayah barat daya Prancis, beberapa hari setelah hilang pada 29 Mei di sekitar kota Fleurance. Kasus ini dengan cepat menjadi sorotan nasional setelah terungkap bahwa tersangka utama, Jérôme B. (41 tahun), ayah dari salah satu teman sekolah korban, memiliki riwayat tuduhan serius terhadap anak di bawah umur.
Menurut catatan penyelidikan, Jérôme B. pernah dua kali secara resmi didakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak. Pengaduan terakhir yang masuk pada Agustus tahun lalu ternyata tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Hingga sembilan bulan kemudian, polisi belum sempat memeriksa tersangka saat Lyhanna menghilang. Darmanin menyebut penanganan kasus ini sebagai “kegagalan besar”.
Dalam konferensi pers, Darmanin menyatakan, “Pertanyaan tentang kelanjutan jabatan saya hanya akan muncul jika saya tidak mengambil tanggung jawab.” Ia juga menekankan pentingnya mencari kebenaran secara menyeluruh: apakah kasus Lyhanna merupakan kegagalan tunggal atau mencerminkan masalah yang lebih sistemik di tubuh peradilan Prancis.
Sebagai respons konkret, Darmanin meminta jaksa penuntut umum di seluruh Prancis untuk segera meninjau ulang sekitar 70.000 kasus tertunda yang melibatkan dugaan kejahatan terhadap anak. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa kasus serupa mungkin jauh lebih banyak dari yang terlihat.
Kasus ini mempertajam kritik publik terhadap sistem peradilan Prancis yang selama ini kerap dianggap lambat, kekurangan sumber daya, dan kurang responsif terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ludovic Friat, ketua serikat hakim, dalam suratnya kepada Darmanin menyoroti beban kerja jaksa yang sudah sangat berat. Prancis tercatat memiliki jumlah jaksa jauh di bawah rata-rata negara-negara Eropa lainnya.
Baca juga: Perang Regional: Israel dan Iran Uji Ketahanan Gencatan Senjata di Tengah Krisis Global
Data dari Komisi Independen CIIVISE menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: hanya sekitar 7 persen pengaduan pelecehan seksual terhadap anak yang berakhir dengan vonis pengadilan. Angka ini memperkuat persepsi adanya kegagalan institusional yang mendalam dalam melindungi kelompok rentan.
Presiden Emmanuel Macron sendiri mengakui adanya “kegagalan yang jelas” dan menyatakan situasi ini “tidak dapat diterima”. Sementara itu, partai oposisi, termasuk National Rally yang dipimpin Jordan Bardella, memanfaatkan momentum ini untuk menyerang pemerintah, dengan menyatakan bahwa tragedi Lyhanna seharusnya dapat dicegah.
Ratusan warga setempat menggelar arak-arakan diam di Fleurance akhir pekan lalu untuk mengenang Lyhanna. Aksi tersebut tidak hanya mencerminkan duka mendalam, tetapi juga kemarahan publik yang semakin meluas terhadap institusi negara.
Kasus ini kini menjadi simbol penting menjelang Pemilihan Presiden Prancis mendatang. Tekanan terhadap Darmanin semakin besar untuk tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mendorong reformasi nyata dalam sistem peradilan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline : #KegagalanPeradilan, #KasusLyhanna, #PerlindunganAnak, #Darmanin, #KeadilanPrancis, #ReformasiHukum, #KekerasanAnak,
About the Author
