RI News. Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk menekan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat daya saing bangsa di tengah dinamika global yang semakin ketat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Menurut AHY, penurunan biaya logistik bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi untuk menciptakan konektivitas antardaerah yang lebih kuat, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, serta memastikan distribusi barang dan layanan publik yang lebih merata ke seluruh pelosok negeri.
“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” ujar AHY.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam pembangunan infrastruktur. AHY menekankan bahwa transportasi bukan hanya sarana mobilitas semata, melainkan urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara.
“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” katanya.
AHY menambahkan bahwa pembangunan konektivitas di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan jaringan jalan tol seperti di negara-negara kontinental. Pendekatan harus lebih komprehensif dengan memperkuat transportasi laut dan udara secara terintegrasi. Tanpa sistem transportasi yang holistik, distribusi barang dan jasa akan tetap mahal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terluar.
Baca juga : Ditlantas Polda Metro Jaya Tunda Operasi Patuh Jaya, Pengawasan Harian Lalu Lintas Tetap Diperketat
Pemerintah juga mendorong berbagai kerja sama strategis, termasuk pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas industri transportasi nasional. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus membuka ruang kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas kemitraan.
“Yang terpenting bukan hanya siapa mitra kerja samanya, melainkan bagaimana setiap kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas AHY.
Penguatan konektivitas antarpulau diharapkan menjadi katalisator pemerataan pembangunan nasional. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, diharapkan harga barang di wilayah terpencil dapat turun, daya beli masyarakat meningkat, dan roda perekonomian berputar lebih cepat di seluruh Nusantara.
Pewarta : Yudha Purnama
Tagline : #LogistikNasional, #InfrastrukturIndonesia, #AHY, #KonektivitasAntarPulau, #PembangunanKewilayahan, #EkonomiPrabowo, #TransportasiMaritim, #DayaSaingBangsa,

