RI News. Jakarta – Seorang hakim federal Amerika Serikat memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengembalikan berbagai situs bersejarah dan pameran di taman nasional yang telah diubah atau dihapus berdasarkan perintah eksekutif kontroversial. Keputusan ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan narasi sejarah nasional yang inklusif.
Dalam injunction sementara yang dikeluarkan Jumat lalu, Hakim Pengadilan Distrik AS Angel Kelley di Massachusetts menyatakan bahwa upaya pemerintahan Trump tersebut bertujuan “untuk menghapus sejarah bangsa dengan korektor putih.” Menurut hakim, sejarah tidak dapat disajikan secara utuh jika pengalaman komunitas tertentu — termasuk kelompok yang berkontribusi besar terhadap pembentukan Amerika — sengaja dikesampingkan.
Perintah pengadilan juga mewajibkan pemerintahan Trump untuk menghentikan semua perubahan baru serta menyampaikan laporan kemajuan setiap minggu. Hakim Kelley menilai bahwa dengan dalih “mempromosikan martabat Amerika”, kebijakan tersebut justru menyajikan sejarah yang parsial dan setengah kebenaran dengan menghapus tanda, display, serta pameran interpretatif yang dianggap tidak selaras dengan narasi resmi pemerintahan.
Gugatan yang diajukan sejak Februari oleh sejumlah organisasi konservasi dan sejarah menyoroti kebijakan Dinas Taman Nasional yang memaksa staf menghapus atau menyensor puluhan pameran faktual. Contohnya adalah penghapusan pameran tentang kehidupan sembilan orang yang diperbudak di Independence National Historical Park, Philadelphia, pada era Presiden George Washington. Perubahan serupa juga terjadi di Sunset Crater Volcano National Monument di Arizona dan Lowell National Historical Park di Massachusetts, termasuk penghapusan konten terkait sejarah perburuhan dan perubahan iklim.
Perintah eksekutif Trump yang ditandatangani tahun lalu bertajuk “mengembalikan kebenaran dan kewarasan pada sejarah Amerika” telah memicu kritik luas dari kalangan akademisi, sejarawan, dan pegiat lingkungan. Menteri Dalam Negeri Doug Burgum turut menginstruksikan penghapusan apa yang disebut sebagai “ideologi partisan yang tidak pantas” dari berbagai situs federal.
Alan Spears dari National Parks Conservation Association menyambut baik putusan pengadilan ini. Menurutnya, taman nasional adalah milik seluruh rakyat Amerika, dan segala bentuk sensor bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh tempat-tempat tersebut.
Sementara itu, Bill Wade dari Association of National Park Rangers menambahkan bahwa keputusan ini memberi angin segar bagi para ranger dan staf taman yang selama ini bangga menyajikan informasi yang akurat, jujur, dan bebas bias.
Putusan ini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai politik ingatan kolektif di Amerika Serikat, di mana upaya merevisi narasi sejarah sering kali menjadi arena pertarungan ideologis antara pelestarian fakta historis dan penekanan pada narasi nasionalis tertentu.
Pewarta : Setiawan Wibisono
Tagline : #TamanNasionalAS, #SejarahAmerika, #TrumpAdministration, #HakimFederal, #PelestarianSejarah, #Perbudakan, #PerubahanIklim, #NationalParks, #InjunctionPengadilan

