RI News. Madrid – Pemerintah Spanyol secara resmi menyelesaikan mekanisme amnesti migran pada Selasa (14 April 2026). Kebijakan ini membuka kesempatan bagi ratusan ribu pekerja tanpa dokumen resmi untuk memperoleh status legal, sebuah langkah yang bertolak belakang dengan kebijakan ketat imigrasi yang kini mendominasi sebagian besar negara Eropa.
Perdana Menteri Pedro Sánchez menyebut kebijakan tersebut sebagai “tindakan keadilan sekaligus kebutuhan mendesak”. Menurutnya, orang-orang yang telah lama tinggal dan berkontribusi di Spanyol harus bekerja dan hidup dengan hak serta kewajiban yang sama, termasuk membayar pajak. “Kami mengakui hak, tetapi kami juga menuntut tanggung jawab,” tegas Sánchez melalui media sosial.
Kementerian Migrasi memperkirakan sekitar 500.000 orang berpotensi mengajukan permohonan, meskipun beberapa analis menyebut angka tersebut bisa mencapai 800.000 jiwa. Mayoritas berasal dari Amerika Latin dan Afrika, yang selama ini mengisi sektor-sektor penting seperti pertanian, pariwisata, perhotelan, dan pelayanan sosial.
Menteri Migrasi Elma Saiz menjelaskan bahwa pemohon yang memenuhi syarat dapat memperoleh izin tinggal dan bekerja selama satu tahun, yang dapat diperpanjang. Syarat utamanya adalah telah tiba di Spanyol sebelum 1 Januari 2026 dan membuktikan telah tinggal secara kontinu minimal lima bulan. Bukti dapat berupa dokumen publik maupun swasta, serta harus memiliki catatan kriminal yang bersih.
Pendaftaran secara langsung dibuka mulai 20 April 2026, sementara pendaftaran daring mulai Kamis pekan ini, dengan batas waktu hingga akhir Juni 2026.
Keputusan Spanyol ini menjadi pengecualian di benua Eropa. Sementara banyak negara tetangga berupaya memperketat pintu masuk dan meningkatkan deportasi, Madrid justru memilih jalur regulasi massal melalui dekrit pemerintah. Langkah ini memungkinkan pemerintah bypass parlemen, di mana koalisi Sánchez tidak memiliki mayoritas mutlak.
Saiz menekankan bahwa kemakmuran Spanyol selama dua tahun terakhir sebagai salah satu ekonomi Uni Eropa yang tumbuh paling cepat tidak terlepas dari kontribusi pekerja asing. “Kesejahteraan kita sangat terkait dengan pengelolaan migrasi yang baik dan sumbangan pekerja migran,” ujarnya. Menurutnya, kehadiran mereka membantu menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta menopang sistem kesejahteraan sosial di tengah populasi yang semakin menua.
Baca juga : Misteri Poster Pink di London: The Rolling Stones Kembali dengan Strategi Vinyl yang Cerdas
Spanyol sendiri telah melakukan amnesti serupa sebanyak enam kali antara 1986 hingga 2005. Program 2026 ini menjadi yang ketujuh dan diharapkan menjadi salah satu yang terbesar dalam dua dekade terakhir.
Dari perspektif akademis, kebijakan ini mencerminkan pengakuan bahwa migrasi bukan hanya isu kemanusiaan, melainkan juga faktor strategis dalam menjawab tantangan demografi. Dengan tingkat kelahiran rendah dan populasi yang menua, Spanyol membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan dana pensiun serta layanan kesehatan.
Namun, tantangan tetap ada. Kantor imigrasi di berbagai wilayah dilaporkan sudah overload, dan ada kekhawatiran proses pendaftaran bisa memakan waktu lama tanpa penambahan sumber daya yang memadai. Di sisi lain, kebijakan ini juga menuai kritik dari kelompok oposisi yang khawatir akan dampak terhadap pasar tenaga kerja lokal dan integrasi sosial.
Secara keseluruhan, langkah Spanyol ini menawarkan model alternatif di Eropa: mengubah pekerja tanpa dokumen menjadi kontributor resmi yang membayar pajak dan terintegrasi penuh ke dalam masyarakat. Keberhasilan program ini nantinya akan menjadi bahan kajian penting bagi negara-negara lain yang menghadapi dilema serupa antara kebutuhan ekonomi dan tekanan politik anti-imigrasi.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
