RI News. Kyiv, 20 April 2026 — Tragedi penembakan massal di sebuah supermarket di Distrik Holosiivskyi, Kyiv, pada 18 April lalu tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi korban dan keluarga, tetapi juga memicu perdebatan serius tentang kesiapan dan profesionalisme aparat kepolisian Ukraina di tengah situasi keamanan yang rapuh akibat perang berkepanjangan.
Insiden tersebut menewaskan enam orang sipil dan melukai sedikitnya 14 lainnya, termasuk anak-anak. Pelaku, seorang pria bersenjata yang dilaporkan mengalami ketidakstabilan mental, sempat menyandera pengunjung supermarket sebelum ditembak mati oleh pasukan khusus kepolisian setelah negosiasi selama sekitar 40 menit tidak membuahkan hasil.
Yang menjadi sorotan utama adalah rekaman video yang menunjukkan dua petugas polisi patroli — seorang pria dan seorang wanita — yang sempat berada di lokasi kejadian. Dalam video tersebut, keduanya terlihat meninggalkan warga sipil, termasuk seorang anak kecil yang berada dalam bahaya, dan melarikan diri saat tembakan masih berlangsung. Perilaku ini langsung menuai kritik tajam dari masyarakat dan pejabat tinggi.

Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ihor Klymenko, menyatakan bahwa kedua petugas tersebut telah ditangguhkan dari tugas selama proses penyelidikan berlangsung. “Perilaku ini memalukan dan tidak layak bagi aparat penegak hukum. Ini menjadi aib bagi seluruh sistem,” ujar Klymenko melalui pernyataan resmi. Ia menambahkan bahwa penyelidikan internal dan pidana telah dibuka untuk menilai dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas profesional, terutama saat nyawa warga berada dalam ancaman serius.
Kepala Departemen Polisi Patroli Ukraina, Yevhen Zhukov, yang langsung mengundurkan diri menyusul insiden ini, mengakui bahwa tindakan kedua petugas tersebut “tidak profesional dan tidak layak sebagai polisi”. Menurut Zhukov, petugas pria yang baru bergabung sejak 2024 seharusnya segera mencabut senjata, menembakkan peringatan, dan mengambil tindakan tegas. “Mereka kehilangan kendali dan meninggalkan warga yang terluka dalam bahaya,” katanya.
Meski demikian, Klymenko menekankan agar perilaku dua individu tersebut tidak digeneralisasi terhadap seluruh institusi kepolisian Ukraina. “Kita tidak boleh menilai seluruh pasukan berdasarkan kesalahan segelintir orang,” tegasnya.
Baca juga: Korea Utara Uji Rudal Berhulu Ledak Bom Kluster untuk Kedua Kali: Sinyal Eskalasi di Tengah Peluang Diplomasi dengan Trump
Pihak berwenang masih belum mengungkap motif pasti di balik penembakan tersebut, meskipun kasus ini telah diklasifikasikan sebagai tindak terorisme. Klymenko menyebut pelaku jelas mengalami gangguan mental, dan pihaknya akan memeriksa bagaimana pelaku memperoleh surat keterangan medis untuk memperpanjang izin kepemilikan senjatanya.
Insiden ini kembali membuka diskusi sensitif tentang regulasi senjata api di Ukraina. Di satu sisi, Menteri Klymenko mendukung hak warga sipil untuk membela diri dengan senjata, mengingat pengalaman awal invasi Rusia ketika senjata dibagikan secara massal untuk perlawanan nasional. Namun, ia menolak rencana pemeriksaan sistematis terhadap semua pemilik senjata yang telah terdaftar secara legal.
Klymenko berjanji akan menggelar diskusi mendalam yang melibatkan anggota parlemen, warga masyarakat, jurnalis, dan veteran untuk mereformasi legislasi kepemilikan senjata api. Tujuannya adalah menyeimbangkan antara hak bela diri dan pencegahan risiko serupa di masa depan.
Tragedi Kyiv ini terjadi di tengah tekanan berat yang dihadapi aparat keamanan Ukraina akibat perang yang masih berlangsung. Banyak analis menilai bahwa insiden pelarian petugas ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, terutama di saat warga semakin bergantung pada respons cepat aparat dalam menghadapi ancaman internal.
Jaksa Agung Ruslan Kravtchenko menyatakan bahwa semua tindakan aparat pada saat itu — termasuk kegagalan melindungi anak kecil dan menetralkan pelaku secara tepat waktu — akan dievaluasi secara hukum secara menyeluruh.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa di balik tantangan keamanan eksternal, Ukraina juga harus memperkuat kapasitas internal kepolisian, khususnya dalam penanganan krisis yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental dan akses senjata api.
Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang diharapkan segera merilis temuan lengkap untuk memberikan keadilan bagi para korban dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan nasional.
Pewarta : Setiawan Wibisono

