RI News. Jakarta, 14 April 2026 — Hanya sehari setelah meraih kemenangan luar biasa dalam pemilihan parlemen, Perdana Menteri terpilih Hungaria Péter Magyar melontarkan tuduhan serius terhadap pemerintahan petahana. Ia mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri outgoing Péter Szijjártó beserta tim terdekatnya sedang menghancurkan dokumen-dokumen rahasia terkait sanksi Uni Eropa di markas Kementerian Luar Negeri Budapest.
Tuduhan tersebut disampaikan Magyar dalam konferensi pers internasional pada Senin (13 April 2026). Menurutnya, informasi ini bersumber dari pejabat internal kementerian yang kini mendukung perubahan besar yang dibawa Partai Tisza. “Banyak yang mengira Menteri Szijjártó menghilang setelah pidato Viktor Orbán. Nyatanya, pagi ini pukul 10.00 ia muncul di kementerian dan sejak saat itu bersama rekan-rekan terdekatnya sibuk menghancurkan berkas-berkas terkait materi sanksi,” ujar Magyar sambil membacakan catatan yang baru diterimanya di depan para wartawan.
Kemenangan telak Tisza Party dengan mayoritas dua pertiga kursi parlemen menandai akhir era 16 tahun kekuasaan Viktor Orbán dan partainya Fidesz. Hasil ini mencerminkan keinginan kuat masyarakat Hungaria untuk perubahan arah kebijakan luar negeri yang selama ini dinilai terlalu dekat dengan Moskow. Selama kampanye, Szijjártó sering dikritik karena hubungan eratnya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, termasuk tuduhan bahwa ia pernah menawarkan bantuan Hungaria untuk mengeluarkan nama-nama warga Rusia dari daftar sanksi Uni Eropa.
Magyar menekankan bahwa penghancuran dokumen bukan hanya terjadi di kementerian luar negeri, melainkan juga di berbagai institusi lain yang terkait dengan lingkaran elit lama. “Kami telah mengetahui sejak beberapa hari lalu bahwa upaya penghancuran dokumen telah dimulai. Ini mirip praktik era komunis dulu, tetapi kali ini tidak akan berhasil menyembunyikan apa pun,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa banyak aparatur negara kini aktif mendukung transisi menuju pemerintahan baru yang lebih transparan dan pro-Eropa.
Dari perspektif akademis, tuduhan ini menyoroti tantangan klasik dalam setiap transisi kekuasaan: risiko hilangnya bukti penting yang dapat mengungkap kebijakan luar negeri sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan sanksi terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina. Bagi Hungaria, perubahan ini berpotensi membuka jalan bagi pencairan dana Uni Eropa yang selama ini tertahan, sekaligus mengakhiri blokade Budapest terhadap berbagai inisiatif Eropa terkait Ukraina.
Baca juga : Blokade Selat Hormuz: Eskalasi Baru AS-Iran yang Mengancam Stabilitas Ekonomi Global
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Hungaria belum memberikan respons resmi atas tuduhan tersebut. Sementara itu, Magyar menyatakan komitmen untuk bekerja sama secara konstruktif dengan Brussels dan memprioritaskan pemulihan hubungan Hungaria dengan mitra Eropa lainnya.
Peristiwa ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Magyar yang akan segera terbentuk. Apakah tuduhan ini akan berujung pada penyelidikan resmi atau hanya menjadi bagian dari narasi politik transisi, masih menjadi perhatian para pengamat politik Eropa Tengah.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
