RI News. Jakarta (14 April 2026) – Sementara duta besar Lebanon dan Israel dijadwalkan bertemu di Washington hari ini untuk membahas negosiasi langsung bersejarah, pemimpin Hizbullah Naim Qassem justru mendesak pemerintah Beirut membatalkan pertemuan tersebut. Seruan ini semakin memperdalam perpecahan politik di Lebanon yang telah lama rapuh, di tengah perang yang kembali berkobar sejak awal Maret lalu.
Dalam pidato televisi pada Senin malam, Qassem menegaskan penolakan kelompoknya terhadap segala bentuk negosiasi dengan “entitas Israel yang menduduki”. Ia menyebut rencana pertemuan di ibu kota Amerika Serikat sebagai langkah sia-sia yang hanya akan memperlemah posisi Lebanon. “Kami menyerukan sikap heroik dan bersejarah dengan membatalkan pertemuan negosiasi ini,” ujarnya.
Pertemuan antara Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Hamadeh Moawad, dan Duta Besar Israel, Yechiel Leiter, direncanakan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS. Pihak Lebanon berharap pembicaraan tersebut membuka jalan bagi gencatan senjata segera, sementara Israel secara tegas menyatakan tidak akan membahas penghentian tembak-menembak dengan Hizbullah. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu malah menekankan keinginan untuk “pembongkaran senjata Hizbullah” dan perjanjian perdamaian jangka panjang yang bisa bertahan antargenerasi.
Perang terbaru antara Israel dan Hizbullah meletus pada 2 Maret 2026, hanya dua hari setelah eskalasi militer antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran. Hizbullah merespons dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel, yang kemudian dibalas dengan serangan udara intensif dan invasi darat terbatas di selatan Lebanon. Hingga kini, konflik ini telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Lebanon — termasuk ratusan perempuan, anak-anak, dan tenaga kesehatan — serta memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi.
Banyak kalangan di Lebanon, terutama dari kelompok non-Syiah, menyalahkan Hizbullah karena menyeret negara ke dalam konflik yang lebih luas. Mereka melihat aksi kelompok ini sebagai perpanjangan tangan kepentingan Iran. Sebaliknya, pejabat senior Hizbullah seperti Wafiq Safa membela tindakan tersebut sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, para pemimpin Hizbullah yakin Israel sedang mempersiapkan serangan besar kedua untuk menghancurkan kelompok tersebut, sehingga diperlukan “persamaan kekuatan baru” untuk memulihkan daya tangkal.
Situasi ini menciptakan paradoks yang jarang terjadi dalam sejarah diplomasi Timur Tengah: di satu sisi, ada upaya langka negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel setelah puluhan tahun hanya saling memusuhi secara teknis. Di sisi lain, pertempuran di lapangan terus berlanjut dengan serangan Israel yang mencapai kawasan padat penduduk di Beirut dan bentrokan sengit di selatan Lebanon. Hizbullah menyatakan akan terus bertahan “sampai hembusan napas terakhir”.
Analis politik Lebanon menilai, pertemuan di Washington ini berpotensi menjadi titik balik atau justru pemicu krisis internal yang lebih dalam. Jika pemerintah Beirut memilih melanjutkan jalur diplomasi, risiko perpecahan masyarakat dan tuduhan “pengkhianatan” terhadap Hizbullah bisa semakin membesar. Sebaliknya, jika mengikuti desakan Qassem, Lebanon berisiko kehilangan momentum langka untuk keluar dari siklus kekerasan yang telah berlangsung sejak 1980-an.
Perang ini bukan hanya ujian bagi hubungan Israel-Lebanon, melainkan juga bagi kedaulatan negara Lebanon itu sendiri. Dengan Hizbullah yang masih mempertahankan kekuatan militernya di luar kendali penuh pemerintah pusat, setiap langkah diplomasi kini sarat dengan risiko disintegrasi nasional dan instabilitas regional yang lebih luas.
Konflik yang sedang berlangsung ini mengingatkan kembali bahwa perdamaian di Timur Tengah sering kali harus melewati jurang yang sangat dalam antara harapan diplomasi dan realitas medan perang.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
