RI News. London – Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, menegaskan bahwa pembentukan gugus tugas militer untuk mengamankan lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz tidak akan menjadi solusi jangka panjang terhadap krisis blokade yang sedang berlangsung. Menurutnya, pendekatan militer semata hanya mampu meredam risiko sesaat tanpa menghilangkan ancaman secara menyeluruh.
“Pembentukan gugus tugas militer untuk menjaga keamanan kapal komersial tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Terlebih lagi, hal itu tidak akan menghilangkan semua risiko, karena kapal masih dapat diserang oleh drone atau rudal,” ujar Dominguez dalam wawancara dengan media Italia, sebagaimana dikutip berbagai sumber internasional.
Pernyataan ini disampaikan menyusul seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 Maret lalu, yang mengajak China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, serta negara-negara lain untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga keamanan navigasi di perairan strategis tersebut.
Dominguez menekankan bahwa masalah pelayaran di Selat Hormuz hanya dapat diselesaikan melalui upaya de-eskalasi yang serius, diikuti dengan langkah konkrit untuk mengakhiri konflik yang mendasarinya. “Ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan jalur pelayaran bebas dan mengakhiri kerusakan lebih lanjut,” tambahnya.
Pada 19 Maret, Dominguez menyatakan bahwa pihaknya akan segera memulai perundingan dengan Iran dan negara-negara Teluk lainnya untuk membangun koridor evakuasi khusus bagi kapal-kapal sipil yang terjebak. Saat ini, sekitar 20.000 pelaut masih terdampar di kapal-kapal komersial di wilayah Teluk Persia, menghadapi risiko kekurangan pasokan makanan dan bahan bakar.
Kepala IMO itu mengingatkan bahwa para pelaut tidak boleh menjadi korban tak berdosa dari ketegangan geopolitik yang lebih luas. “Mereka hanya menjalankan tugasnya, namun kini menjadi ‘collateral damage’ dari konflik yang akar masalahnya tidak ada hubungannya dengan pelayaran,” katanya.
Krisis di Selat Hormuz bermula setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari terhadap sasaran-sasaran di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut menimbulkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil. Iran kemudian membalas dengan serangan terhadap wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Akibat eskalasi tersebut, terjadi blokade de facto di Selat Hormuz – jalur vital yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan volume signifikan gas alam cair dari negara-negara Teluk ke pasar global. Lalu lintas kapal tanker anjlok drastis, mencapai penurunan hingga 90-95 persen dari volume normal.
Dampaknya langsung terasa di tingkat global: ekspor dan produksi minyak di kawasan Teluk terganggu, menyebabkan lonjakan harga bahan bakar di banyak negara. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa jika krisis berlarut-larut, inflasi energi bisa semakin memperberat tekanan pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi di berbagai belahan dunia.
Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan laut, IMO menegaskan bahwa kebebasan navigasi merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang harus dihormati semua pihak. Dominguez berulang kali menyerukan agar perusahaan pelayaran menghindari risiko dengan tidak memaksakan perlintasan di wilayah rawan hingga situasi membaik.
Berbeda dengan pendekatan militer yang diusulkan beberapa negara, IMO lebih menekankan pada solusi diplomatik jangka panjang. Perundingan untuk koridor evakuasi kemanusiaan diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju de-eskalasi, sekaligus melindungi nyawa ribuan pelaut yang kini terancam.
Sementara dunia menanti respons konkret dari para pihak yang terlibat konflik, pernyataan Dominguez mengingatkan bahwa stabilitas jalur maritim global bukan hanya soal keamanan regional, melainkan kepentingan bersama umat manusia dalam menjaga rantai pasok energi dan perdagangan internasional.
Krisis Selat Hormuz sekali lagi membuktikan betapa rapuhnya ketergantungan dunia pada satu titik sempit di peta, dan bahwa hanya melalui dialog yang inklusif serta komitmen bersama, ancaman terhadap keamanan maritim dapat diatasi secara berkelanjutan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
