RI News. Jakarta – Pemerintah Indonesia menjadikan transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government sebagai salah satu pilar utama strategi peningkatan produktivitas nasional. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga disrupsi teknologi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier di Jakarta, Sabtu.
“Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Airlangga dalam keterangannya.
Menurut Airlangga, implementasi e-Government menjadi salah satu agenda strategis yang segera akan dikembangkan melalui kajian kebijakan mendalam. Inisiatif ini dinilai mampu memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Potensi tersebut semakin relevan di tengah upaya pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi fiskal tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pertemuan bilateral tersebut juga membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, khususnya di bidang peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, dan ketahanan ekonomi kedua negara. Airlangga menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program PROSPERA fase kedua, termasuk keterlibatan aktif Australian Productivity Commission.
Melalui kerangka PROSPERA Phase II, Australia diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Fokus utama mencakup riset pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi serta penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia.
“Di bawah kerangka PROSPERA Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,” jelas Airlangga.
Pemerintah Indonesia juga menyoroti reformasi perpajakan sebagai agenda prioritas yang akan menjadi bagian penting dalam implementasi PROSPERA fase lanjutan. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat basis penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Danielle Wood menyatakan kesiapan Australia untuk memperdalam kerja sama dalam meningkatkan kapasitas sektor layanan publik. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk mendorong produktivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Sementara itu, Duta Besar Australia Roderick Brazier menegaskan komitmen pemerintahnya dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat reformasi struktural yang sedang dijalankan Indonesia menuju standar internasional yang lebih tinggi.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah dinamika ekonomi global. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, Indonesia berharap dapat menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
