RI News. Selawesi Utara – tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali menunjukkan komitmennya melalui kunjungan kerja intensif ke wilayah Sulawesi Utara. Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya strategis untuk menguatkan pengawasan internal dan mendorong peningkatan kinerja di tingkat grassroot. Dengan didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, serta para kepala kejaksaan negeri setempat, rombongan Jaksa Agung melakukan inspeksi mendalam di tiga satuan kerja kunci: Kejaksaan Negeri Minahasa, Minahasa Utara, dan Manado.
Kunjungan ini dirancang sebagai evaluasi holistik, memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan sesuai standar profesionalisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Mulai dari administrasi harian hingga infrastruktur pendukung, semuanya menjadi objek pemeriksaan teliti. Jaksa Agung secara langsung mengevaluasi capaian di berbagai bidang, termasuk pembinaan sumber daya manusia, intelijen hukum, penanganan tindak pidana umum dan khusus, pengelolaan barang bukti, serta urusan perdata dan tata usaha negara. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa keberhasilan institusi penegak hukum bergantung pada sinergi antarbidang, bukan hanya pada kebijakan pusat.
Lebih dari sekadar audit, inisiatif ini bertujuan membangun budaya integritas dan disiplin di kalangan jaksa. Dalam konteks reformasi birokrasi nasional, kunjungan semacam ini menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Para pegiat hukum melihatnya sebagai sinyal kuat bahwa pimpinan kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan korupsi internal dan peningkatan efisiensi. “Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa roda penegakan hukum berputar dengan adil dan efektif,” ujar salah seorang analis hukum independen, menyoroti potensi dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik.
Baca juga : Ketidakpastian Hukum di Balik Tambang Emas Martabe: Suara Masyarakat Adat Menuntut Transparansi
Secara akademis, kunjungan ini menggarisbawahi prinsip-prinsip governance yang baik dalam institusi yudisial. Dengan menekankan pengawasan berbasis kinerja, Jaksa Agung tidak hanya memperkuat fondasi internal, tetapi juga berkontribusi pada narasi lebih besar tentang penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Di era di mana tuntutan akuntabilitas semakin lantang, langkah ini diharapkan menjadi model bagi wilayah lain, mendorong transformasi sistemik yang berkelanjutan. Melalui upaya seperti ini, harapan masyarakat untuk hukum yang lebih humanis dan responsif semakin dekat untuk terwujud.
Pewarta : Maeco Kawulusan
About the Author
