RI News Portal. DUBAI, United Arab Emirates 12 Januari 2026 — Gelombang demonstrasi nasional yang meletus sejak akhir Desember 2025 terus mengguncang Iran, menandai salah satu tantangan terbesar terhadap otoritas Republik Islam sejak gerakan “Woman, Life, Freedom” pada 2022–2023. Awalnya dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial Iran yang mencapai level ekstrem di atas 1,45 juta rial per dolar AS di pasar gelap, protes ini dengan cepat meluas menjadi ekspresi kemarahan yang lebih luas terhadap tata kelola ekonomi, korupsi sistemik, dan legitimasi politik rezim teokratis.
Menurut data yang dikumpulkan oleh kelompok pemantau hak asasi manusia berbasis luar negeri yang mengandalkan verifikasi lintas sumber di dalam negeri, korban jiwa akibat operasi penindasan keamanan telah mencapai setidaknya 538 orang hingga 11 Januari 2026, dengan rincian sekitar 490 demonstran sipil dan 48 personel pasukan keamanan. Lebih dari 10.600 orang dilaporkan ditahan dalam dua minggu terakhir. Angka-angka ini belum dapat diverifikasi secara independen karena pemadaman internet nasional dan pemutusan jalur komunikasi yang masih berlangsung, yang secara efektif menciptakan kabut informasi dan mempersulit pemantauan dari luar.
Pemicu langsung krisis ini adalah devaluasi rial yang tajam—mata uang telah kehilangan sekitar 80–90 persen nilainya dalam setahun terakhir—akibat kombinasi sanksi internasional berkepanjangan, dampak perang singkat dengan Israel pada Juni 2025 yang menghancurkan sebagian infrastruktur pertahanan udara, serta pengelolaan ekonomi negara yang semakin bergantung pada impor di tengah cadangan devisa yang menipis. Inflasi pangan mencapai tingkat tahunan mendekati 70 persen, sementara harga barang impor berfluktuasi harian, melumpuhkan sektor perdagangan tradisional seperti pasar besar (bazaar) di Teheran dan kota-kota besar lainnya.
Protes yang awalnya bersifat ekonomi dengan cepat bertransformasi menjadi tuntutan politik. Di berbagai kota, dari Teheran utara hingga Mashhad di timur laut dan Kerman di tenggara, warga menggunakan metode demonstrasi yang fleksibel: berkumpul singkat di lokasi berbeda, memanfaatkan sinyal satelit untuk mengunggah rekaman, serta simbol perlawanan seperti kembang api, pemukulan benda logam, dan lampu ponsel menyala di malam hari. Seruan seperti “Mati untuk diktator” dan dukungan terhadap mantan Putra Mahkota Reza Pahlavi mulai terdengar, menunjukkan pergeseran dari keluhan ekonomi menuju penolakan mendasar terhadap sistem velayat-e faqih (kepemimpinan ahli hukum agama).
Di pihak rezim, respons menunjukkan perpecahan internal yang halus namun signifikan. Presiden Masoud Pezeshkian, yang dikenal sebagai figur relatif reformis, sempat menyatakan kesiapan berdialog dan mengakui “kekhawatiran sah” masyarakat terkait harga melonjak dan inflasi. Namun dalam pernyataan terbaru yang disiarkan televisi negara, ia mengadopsi nada lebih keras, membedakan antara “rakyat yang punya keluhan” dengan “kelompok perusuh” yang dituduh ingin menghancurkan masyarakat. Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang berusia 86 tahun, secara tegas menyebut demonstran sebagai “perusak” dan “agen asing” yang berupaya menyenangkan kepentingan luar, terutama Amerika Serikat.
Baca juga : Bayern Munich Hancurkan Wolfsburg 8-1 dalam Pesta Gol Pasca-Pemanasan Musim Dingin
Ketegangan regional semakin memperumit situasi. Ketua Majelis Mohammad Baqer Qalibaf, tokoh garis keras, secara terbuka menyatakan bahwa militer AS dan Israel—termasuk pangkalan dan kapal di kawasan—akan menjadi “sasaran sah” jika terjadi intervensi untuk melindungi demonstran. Ancaman ini disampaikan di tengah rapat parlemen yang diwarnai slogan “Mati untuk Amerika”. Meski demikian, kemampuan Iran untuk melancarkan serangan balasan dipertanyakan setelah kerusakan signifikan pada sistem pertahanan udaranya tahun lalu.
Dari perspektif internasional, Presiden AS Donald Trump menyatakan dukungan terbuka terhadap demonstran melalui pernyataan daring, sementara Israel—yang dipimpin Benjamin Netanyahu—memantau situasi dengan cermat dan menyatakan kekaguman atas “keberanian warga Iran”. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keterkejutan atas laporan kekerasan dan mendesak penggunaan pengendalian maksimal serta pemulihan komunikasi.
Secara struktural, krisis saat ini mencerminkan akumulasi kegagalan jangka panjang: sanksi yang berkepanjangan, pengelolaan sumber daya negara yang rentan korupsi, serta ketidakmampuan rezim beradaptasi dengan tekanan ekonomi pasca-konflik regional. Bagi banyak pengamat, gelombang protes ini bukan sekadar respons terhadap nilai tukar, melainkan ujian eksistensial bagi fondasi Republik Islam—apakah sistem teokrasi yang berusia hampir setengah abad masih mampu mempertahankan legitimasi di hadapan masyarakat yang semakin kehilangan harapan ekonomi dan politik.
Hingga kini, dinamika di lapangan tetap cair: penindasan berlanjut, namun ketahanan demonstran juga terlihat. Masa depan Iran bergantung pada apakah rezim mampu meredam kemarahan melalui konsesi ekonomi yang berarti, atau justru mempercepat eskalasi yang dapat mengubah peta politik kawasan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
