RI News Portal. Jakarta, Juni 2025 — Pemerintah Indonesia kembali menggelontorkan bantuan sosial tambahan berupa uang tunai sebesar Rp400 ribu dan 20 kilogram beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang Kartu Sembako. Kebijakan ini berlaku selama dua bulan, yakni Juni hingga Juli 2025, sebagai respons terhadap ancaman pelemahan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akibat dinamika ekonomi global yang bergejolak.
Dalam keterangan pers usai rapat terbatas tentang lima kebijakan insentif fiskal di Kantor Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa bantuan tambahan akan disalurkan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga miskin dan rentan.
“Tambahan bantuan yang diberikan adalah Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, yang akan dibayarkan mulai bulan Juni ini. Selain itu mereka juga akan menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan,” ujar Menkeu Sri Mulyani pada Senin (2/6/2025).
Dengan demikian, setiap KPM akan menerima total bantuan berupa uang tunai sebesar Rp400 ribu dan 20 kilogram beras dalam periode dua bulan tersebut. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program ini mencapai Rp11,93 triliun. Penyaluran bantuan tunai akan dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), sedangkan distribusi bantuan pangan ditugaskan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
Program ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya stimulus konsumsi, tetapi juga sebagai strategi kebijakan pangan nasional. Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap konsumen miskin dan keberlangsungan harga hasil panen di tingkat petani.
“Pemerintah tetap menjaga agar harga beras tidak jatuh di tingkat petani, sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat miskin, terutama di wilayah perkotaan,” imbuh Menkeu.
Hal ini menunjukkan orientasi kebijakan sosial pemerintah yang bersifat dual track—melindungi daya beli rumah tangga miskin sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas strategis nasional. Secara teoritis, kebijakan ini bisa dikaji melalui lensa counter-cyclical fiscal policy, yang lazim diterapkan negara berkembang dalam menghadapi tekanan ekonomi eksternal.
Meskipun secara fiskal program ini dinilai realistis dan terukur, keberhasilan implementasi tetap sangat bergantung pada akurasi data KPM dan efektivitas koordinasi antar lembaga pelaksana. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan data penerima manfaat serta distribusi logistik, khususnya untuk bantuan beras, kerap menjadi kendala di lapangan.
Di sisi lain, tambahan stimulus ini berpotensi menjadi bantalan sosial penting, khususnya menjelang tahun politik 2025–2026, mengingat besarnya kelompok masyarakat penerima yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi publik atas penyaluran bantuan perlu ditingkatkan guna mencegah penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas.
Kebijakan penambahan bansos tunai dan pangan kepada 18,3 juta KPM selama Juni–Juli 2025 merupakan bagian dari strategi jangka pendek pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan. Dari perspektif kebijakan publik, program ini dapat dilihat sebagai instrumen mitigasi risiko sosial akibat ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, kesinambungan dampak positifnya bergantung pada kualitas implementasi dan konsistensi reformasi dalam tata kelola distribusi bantuan sosial di Indonesia.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
