RI News Portal. Brussel, 14 Oktober 2025 – Uni Eropa (UE) akan terus memberikan tekanan kepada Israel untuk memenuhi kewajibannya terkait Jalur Gaza, bahkan setelah gencatan senjata tercapai, menurut laporan Politico pada Selasa (14/10). Mengutip para diplomat dan pejabat UE, tekanan ini dianggap krusial untuk memastikan pertanggungjawaban atas kehancuran di Gaza serta mendorong keadilan dan rekonstruksi yang memadai.
Seorang pejabat senior UE, yang berbicara kepada Politico, menegaskan, “Tekanan kami tetap penting. Jika Israel ingin kami mencabut semua tekanan, maka mereka harus memenuhi kewajiban mereka.” Pernyataan ini merujuk pada kehancuran infrastruktur di Gaza serta puluhan ribu kematian yang terjadi selama konflik, yang menurut pejabat tersebut menuntut pertanggungjawaban yang jelas dan rencana rekonstruksi yang didanai dengan baik.
Para diplomat Eropa menyoroti peran penting tekanan UE terhadap Israel, terutama melalui inisiatif seperti upaya Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendorong pengakuan negara Palestina. “Upaya ini telah membuktikan pengaruhnya, dan kami tidak berniat melepaskan leverage tersebut,” ujar seorang diplomat senior kepada Politico. Langkah ini mencerminkan komitmen UE untuk tetap terlibat aktif dalam dinamika konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza.
Pada Senin (13/10), Hamas membebaskan 20 sandera yang ditahan di Gaza sejak serangan pada 7 Oktober 2023, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Menurut kantor media Palestina untuk urusan tahanan, Israel telah membebaskan 1.718 tahanan Palestina kembali ke Gaza, sementara 250 tahanan lainnya, termasuk mereka yang menjalani hukuman panjang atau seumur hidup atas tuduhan terorisme, dipindahkan ke wilayah lain.
Perjanjian ini merupakan bagian dari tahap pertama rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 September 2025. Rencana tersebut mencakup 20 poin, termasuk gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam. Selain itu, Israel diwajibkan menarik pasukannya ke garis yang disepakati di Jalur Gaza dan membebaskan ratusan tahanan Palestina, termasuk mereka yang dihukum atas tuduhan terorisme.
Rencana perdamaian Trump, yang diumumkan pada 9 Oktober, juga mengusulkan agar Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak terlibat dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai gantinya, kendali akan dialihkan kepada otoritas teknokratis di bawah pengawasan internasional yang dipimpin oleh Trump. Langkah ini menuai beragam tanggapan, dengan beberapa pihak memuji upaya mediasi AS, sementara yang lain mempertanyakan kelayakan implementasi dan netralitas pengawasan yang diusulkan.
Baca juga : KPK Dalami Jejak Pemerasan RPTKA: Mantan Direktur PPTKA Era Hanif Dhakiri Dipanggil sebagai Saksi
Konflik di Gaza telah meninggalkan luka mendalam, dengan kehancuran infrastruktur dan korban jiwa yang signifikan. UE menegaskan bahwa tekanan mereka terhadap Israel tidak hanya bertujuan untuk menjamin implementasi gencatan senjata, tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi warga Gaza dan pendanaan yang memadai untuk rekonstruksi. Namun, tantangan tetap ada, termasuk bagaimana menyeimbangkan tekanan diplomatik dengan dinamika politik internal di Israel dan Palestina, serta peran aktor internasional lainnya seperti AS.
Sementara gencatan senjata saat ini menawarkan secercah harapan, para analis memperingatkan bahwa keberlanjutan perdamaian akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk mematuhi kesepakatan dan mengatasi akar konflik. UE, dengan pengaruh diplomatiknya, tampaknya bertekad untuk memainkan peran kunci dalam memastikan langkah-langkah menuju perdamaian yang langgeng.
Pewarta : Setiawan Wibisono
