RI News Portal. Caracas, 7 Januari 2026 – Perkembangan politik di Venezuela memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian setelah operasi militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Maduro, yang kini menghadapi tuduhan narcoterrorism dan perdagangan narkoba di pengadilan federal New York, telah mengaku tidak bersalah. Sementara itu, Wakil Presiden Delcy Rodríguez telah dilantik sebagai presiden sementara oleh Mahkamah Agung Venezuela, sebuah langkah yang didukung oleh militer negara tersebut.
Rodríguez, seorang pengacara berusia 56 tahun dengan latar belakang pendidikan di Inggris dan Prancis, muncul sebagai figur kunci dalam menjaga kontinuitas pemerintahan Chavismo – ideologi sosialis yang digagas Hugo Chávez. Meskipun awalnya menyatakan Maduro sebagai “satu-satunya presiden” dan mengecam operasi AS sebagai “agresi militer ilegal”, Rodríguez belakangan mengadopsi nada lebih kooperatif. Ia mengundang pemerintah AS untuk “bekerja sama dalam agenda kerjasama yang berorientasi pada pembangunan bersama dalam kerangka hukum internasional”. Pernyataan ini datang setelah Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Rodríguez bisa menghadapi konsekuensi lebih berat jika tidak memenuhi tuntutan Washington, termasuk akses penuh terhadap sumber daya minyak Venezuela.
Dari perspektif analisis politik, pendekatan Rodríguez mencerminkan pragmatisme yang telah menjadi ciri khasnya sejak lama. Berbeda dengan Maduro yang sering konfrontatif, Rodríguez dikenal sebagai operator politik yang fleksibel, mampu menavigasi perebutan kekuasaan internal di kalangan Chavismo sambil membangun jaringan dengan aktor eksternal. Pengalamannya mengelola ekonomi minyak – sektor vital yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara – membuatnya menjadi mitra potensial bagi AS, yang mengincar stabilisasi produksi minyak Venezuela untuk kepentingan global. Namun, pragmatisme ini juga menimbulkan dilema: bagaimana menyeimbangkan loyalitas terhadap basis sosialis dengan tekanan eksternal yang menuntut reformasi keamanan, seperti pengusiran elemen asing yang dianggap mengancam kepentingan AS, serta pemberantasan alur narkoba.
Di sisi lain, oposisi Venezuela yang dipimpin María Corina Machado – penerima Nobel Perdamaian 2025 – menyuarakan kekecewaan atas pendekatan Trump yang tampak mengesampingkan mereka. Machado menegaskan bahwa Rodríguez, sebagai bagian dari rezim lama, tidak layak memimpin transisi demokrasi dan menyerukan pemilu bebas sebagai solusi utama. Analis internasional mencatat bahwa strategi AS saat ini lebih mirip “dekapitasi rezim” daripada perubahan rezim total, dengan harapan memanfaatkan faksi internal yang lebih moderat untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Risiko utama adalah potensi konflik internal jika Rodríguez gagal menyatukan militer, milisi pro-pemerintah, dan elite ekonomi yang dikenal sebagai “boligarchs”.
Baca juga : Intervensi Unilateral AS di Venezuela: Antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Sumber Daya
Secara akademis, kasus ini mengilustrasikan dinamika intervensionisme modern di Amerika Latin: campur tangan militer yang dibenarkan sebagai penegakan hukum, namun berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Hukum humaniter dan Piagam PBB menekankan larangan penggunaan kekerasan kecuali dalam pembelaan diri atau dengan mandat Dewan Keamanan, yang dalam hal ini absen. Di tengah krisis ekonomi Venezuela yang berkepanjangan – ditandai hiperinflasi, migrasi massal, dan penurunan produksi minyak – transisi ini bisa menjadi peluang rekonstruksi, tetapi juga berisiko memicu kekerasan jika tuntutan eksternal dianggap sebagai neo-kolonialisme.
Hingga kini, Rodríguez terus menegaskan kemandirian Venezuela sambil membuka pintu dialog, sebuah tightrope walk yang akan menentukan arah masa depan negara kaya minyak tersebut. Pemantauan terhadap perkembangan hubungan Caracas-Washington akan krusial, terutama mengingat implikasinya terhadap stabilitas regional dan pasar energi global.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
