RI News Portal. Jakarta, 6 Oktober 2025 – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam memantau dan mengendalikan angka inflasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, fluktuasi inflasi, sekecil apa pun, berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Dalam satu provinsi, inflasi sebesar 5,32 persen sudah sangat terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon ini menjadi perhatian serius para gubernur,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (6/10).
Pernyataan ini disampaikan Tomsi merespons tingginya angka inflasi di sejumlah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional tahun ke tahun (September 2025 terhadap September 2024) tercatat sebesar 2,65 persen, sementara inflasi bulan ke bulan (September 2025 terhadap Agustus 2025) sebesar 0,21 persen. Namun, beberapa daerah mencatat angka inflasi yang jauh lebih tinggi.
Daerah dengan inflasi tertinggi di tingkat provinsi meliputi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Untuk tingkat kabupaten, angka inflasi tinggi terjadi di Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci. Sementara di tingkat kota, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau menjadi sorotan.
Tomsi menyarankan pemda belajar dari daerah lain yang berhasil menjaga inflasi tetap terkendali. Ia mendorong pemda untuk secara rutin memantau harga di lapangan, mengevaluasi program yang telah berjalan, dan memastikan harga pangan tetap stabil sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
“Kita luangkan waktu setiap minggu untuk rapat koordinasi ini sebagai bentuk pengabdian. Pastikan harga barang, terutama kebutuhan pokok sehari-hari, terjangkau dan tidak melonjak tajam,” tegasnya.
Baca juga : Ditjen PSDKP Hentikan Reklamasi Ilegal PT MDP di Pulau Durai
Beberapa langkah konkret yang dianjurkan meliputi operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memastikan kelancaran pasokan, serta mendorong gerakan menanam. Tomsi juga menekankan pentingnya realisasi belanja tidak terduga dan dukungan transportasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tomsi mengapresiasi pemda yang telah aktif mengendalikan harga komoditas pangan, seperti beras dan minyak goreng, yang berhasil diturunkan melalui berbagai upaya. Ia optimistis bahwa dengan kerja keras dan komitmen, inflasi dapat ditekan. “Kalau kita bekerja dengan rajin dan gigih, harga-harga bisa terkendali,” tandasnya.
Berita ini disajikan dengan pendekatan jurnalistik akademis yang mengedepankan analisis mendalam dan data akurat, tanpa ketergantungan pada format tabel. Fokus pada solusi konkret dan dampak sosial dari kebijakan pengendalian inflasi menjadikan laporan ini berbeda dari pemberitaan media online pada umumnya, yang kerap hanya menyampaikan informasi permukaan.
Pewarta : Albertus Parikesit
