RI News, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026) – Pengawasan pelayanan publik kini menyentuh ruang pemeriksaan medis. Ombudsman RI turun langsung memantau seleksi kesehatan 1.845 calon taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) guna memastikan proses penerimaan berjalan transparan dan terbuka, sekaligus membuka peluang pemetaan kondisi kesehatan mata generasi muda.
Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menjelaskan, pemantauan di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob itu merupakan bagian dari kerja sama pengawasan pelayanan publik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, pengawasan mencakup seluruh rangkaian tahapan, bukan hanya satu titik seleksi.
“Pemantauan ini untuk melihat transparansi proses seleksi ini berjalan, mulai dari seleksi administratif, termasuk hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD-nya sudah keluar, dan hari ini tes kesehatannya,” kata Nuzran.
Dalam peninjauan tersebut, Nuzran didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto serta Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat.
Selain menilai pelaksanaan seleksi, Ombudsman memeriksa kesiapan sarana, prasarana, dan fasilitas rumah sakit yang dipakai untuk pemeriksaan peserta. Nuzran menilai langkah ini penting agar setiap peserta memperoleh pelayanan yang layak dan seleksi berlangsung lancar.
Dari hasil peninjauan, Ombudsman menyampaikan sejumlah catatan kepada panitia, salah satunya terkait pemeriksaan kesehatan mata, khususnya tes buta warna. Nuzran meminta hasil pemeriksaan itu dihimpun sebagai basis data untuk memetakan kondisi kesehatan mata peserta seleksi sekolah kedinasan.
Data jumlah peserta yang mengalami buta warna beserta faktor penyebabnya, menurut dia, dapat menjadi bahan kajian yang lebih luas tentang kesehatan mata generasi muda.
“Data ini akan kami petakan kesehatan mata anak-anak muda kita, berapa jumlahnya, apa penyebabnya. Ini akan berimplikasi kepada masa depannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemetaan tersebut tidak harus berhenti pada seleksi Poltek Imipas. Pola serupa dapat diterapkan pada penerimaan sekolah kedinasan lain, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sekolah kedinasan di bidang transportasi.
Ombudsman juga menyoroti keterwakilan peserta dari berbagai daerah sebagai indikator keterbukaan akses dalam penerimaan taruna dan taruni. Nuzran menegaskan, tujuan akhir pengawasan ini adalah memastikan pelayanan publik pada setiap tahapan seleksi terlaksana dengan baik.
Muhammad Tito Andrianto menyatakan, 1.845 calon taruna dan taruni berhak mengikuti seleksi kesehatan setelah lolos seleksi kompetensi dasar. Pemeriksaan berlangsung tiga hari, 14–16 Oktober 2026, di RS Bhayangkara Brimob, Depok.
“Tes kesehatan ini mencakup pemeriksaan tes gigi, mata, urine, dan varises,” kata Tito.
Hasil seleksi kesehatan dijadwalkan diumumkan pada 17 Oktober, disusul seleksi fisik pada 19–21 Oktober. Para peserta kemudian akan bersaing memperebutkan kuota sekitar 400 calon taruna dan taruni.
Di antara ribuan peserta, Nabil (20) asal Jakarta Pusat mengaku mengikuti seleksi Poltek Imipas atas dorongan ibunya. Ia sebelumnya dua kali mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol), yakni pada 2025 dan 2026, namun belum berhasil melewati tahap akhir.
Pewarta : Muchlis
Tagline: #OmbudsmanRI, #PoltekImipas, #SeleksiTaruna, #TesKesehatan, #PelayananPublik, #ButaWarna, #SekolahKedinasan, #TransparansiSeleksi,
About the Author
