RI News. Sukabumi, Kamis 12 November 2026 – Pelaksanaan Program Oplah Non Rawa Tahun Anggaran 2026 di Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan. Pekerjaan Dam Parit yang bersumber dari dana APBN itu diduga dikerjakan tidak optimal dan belum menunjukkan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. Hak ini dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam kerangka itu, setiap kegiatan yang dibiayai uang negara semestinya dapat diakses dan diawasi masyarakat.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan bernama Oplah Non Rawa TA. 2026 ini mengerjakan Dam Parit dengan volume satu unit untuk lahan seluas 25 hektare. Pelaksananya adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Mukti secara swakelola, dengan anggaran Rp115.000.000 dari APBN Pusat TA. 2026. Masa pelaksanaan tercatat sejak 12 Juni hingga 28 Desember 2026.
Dari hasil pemantauan tim peliput di lokasi, pekerjaan tersebut diduga dikerjakan tanpa memperhatikan mutu. Warga sekitar menilai hasilnya seadanya, mubazir, dan belum memberikan manfaat yang tepat guna.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kritiknya dalam bahasa Sunda. “Pagawean sagenahna padahal mah kudu dijaga kakuatanna, da jang umum, lain kos hasil pagawean ayeuna, cetna oge beres luntur deui padahal pagawean anyar,” ujarnya.
Pernyataan itu bermakna bahwa pekerjaan untuk kepentingan umum seharusnya dijaga kekuatannya, bukan seperti hasil yang terlihat sekarang. Menurut warga, cat pada bangunan sudah luntur padahal pekerjaan tergolong baru.
Pelaksana kegiatan, Iwan, membantah anggapan tersebut. Ia menyatakan pekerjaan telah sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta merupakan hasil konsultasi dengan konsultan program. Namun, ketika tim peliput meminta nomor telepon konsultan untuk verifikasi, permintaan itu tidak dipenuhi. Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya, sebab akses terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan publik merupakan bagian dari akuntabilitas.
Pada hari yang sama, tim peliput mendatangi Kantor UPTD Wilayah VII Sagaranten untuk meminta konfirmasi. Seorang staf yang ditemui menyampaikan bahwa pimpinan sedang bertugas di luar kantor, sehingga wawancara belum dapat dilakukan.
Hingga berita ini diturunkan, baik UPTD maupun konsultan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan kualitas pekerjaan tersebut. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini bersifat awal dan belum terbukti. Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung, dan ruang hak jawab terbuka bagi semua pihak yang disebutkan.
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik terhadap proyek berbasis anggaran negara, terutama yang dilaksanakan secara swakelola. Tanpa keterbukaan data dan akses konfirmasi yang memadai, masyarakat kesulitan menilai apakah dana pembangunan telah digunakan sesuai peruntukannya.
Pewarta: Windu
Tagline: #KeterbukaanInformasiPublik, #UUKIP, #DamParit, #OplahNonRawa, #Sukabumi, #AkuntabilitasAnggaran, #PengawasanPublik, #TransparansiProyek,
About the Author
