RI News. Sukabumi, 16 November 2026 – Di tengah himpitan ekonomi masyarakat kecil yang belum pulih, Koperasi Bumi Mas Sejahtera (BMS) berbadan hukum Nomor 0005772.AH.29.TAHUN 2022, yang beralamat di Kampung Waluran RT 009 RW 002, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, menyatakan tekad menghimpun dan memajukan penambang tradisional di wilayah Kecamatan Waluran serta masyarakat sekitar. Koperasi ini membuka diri bersinergi dengan pihak mana pun, meskipun kerangka regulasi yang mendukung pertambangan rakyat dinilai belum sepenuhnya memadai.
Ketua Koperasi BMS, Dedi Stanza, menyampaikan pada Senin (16/11/2026) bahwa lembaganya menghadapi sejumlah kendala utama. Kendala tersebut meliputi keterbatasan modal awal, rumitnya birokrasi pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta minimnya keahlian teknis untuk mengolah hasil tambang secara efisien tanpa merusak ekosistem.
Karena itu, ia menilai pendampingan dan edukasi dari ahli tambang maupun instansi teknis terkait sangat diperlukan. Menurut perkiraannya, komoditas emas dan perak di area Bojong Pari memiliki potensi yang layak digali lebih lanjut.

Koperasi BMS telah mengajukan persyaratan dan permohonan penerbitan IPR dengan Nomor Registrasi 013.SPm.IPR/Kop.BMS/XII/2025. Lokasi yang dimohonkan berada di Blok Bojong Pari, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas sekitar 5 hingga 10 hektare.
Dari sisi administratif, area tersebut telah melalui pengukuran titik koordinat oleh Perum Perhutani. Hasilnya dituangkan dalam berita acara plotting dan pengukuran lokasi permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan atas nama Koperasi Produsen Bumi Mas Sejahtera. Wilayahnya meliputi RPH Hanjuang Barat, BKPH Lengkong, KPH Lengkong, yang dilaksanakan pada 22 Desember 2025.
Di tempat terpisah, tokoh masyarakat AA Ovin, yang menjabat Pengawas Koperasi BMS, menjelaskan bahwa koperasi diharapkan mampu mengelola tambang rakyat secara legal, transparan, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Dalam skema tersebut, koperasi berperan sebagai penyangga legalitas (legal buffer) sekaligus penghimpun pemasaran hasil tambang (market aggregator) bagi blok tambang di Bojong Pari.
Baca juga : Hujan Tak Surutkan Langkah, 53 Personel Polres Melawi Jaga 15 Titik Rawan di Nanga Pinoh
Jika legalitas telah terpenuhi dan operasional berjalan semestinya, ia yakin penambang dan warga sekitar akan lebih mandiri. Koperasi juga siap berkontribusi pada pembangunan kampung-kampung di sekitar area tambang. “Melalui koperasi kita ciptakan ekonomi kerakyatan dan menghidupkan ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.
Tokoh media Rensi dan Ryan menyoroti kondisi masyarakat di sekitar Bojong Pari yang sebagian besar bekerja sebagai penambang tradisional dan menggantungkan hidup dari aktivitas tambang tanpa izin (PETI). Berdasarkan keluhan warga yang ia ketahui melalui koperasi, para penambang ingin bekerja dengan tenang dan nyaman, tidak lagi dibayangi kekhawatiran dan rasa takut akibat pengejaran.
Ia mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menghadirkan solusi berupa kemudahan proses perizinan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 UUD 1945 pascaamandemen keempat mengatur sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial melalui lima ayat:
Ayat (1) menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ayat (2) menetapkan cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) menyebut perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) menyerahkan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut kepada undang-undang.

Secara substansi, asas kekeluargaan menolak monopoli, kapitalisme ekstrem, maupun dominasi negara yang berlebihan, dan mengedepankan kebersamaan serta gotong royong. Negara memegang mandat mengelola sektor strategis seperti energi, tambang, dan air agar tidak dikuasai segelintir pihak. Adapun demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang ditetapkan dan diundangkan pada 11 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi itu merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ia mengajak semua pihak mempelajari kelima ayat Pasal 33 tersebut secara saksama.
Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya menuturkan bahwa di usia yang tidak lagi muda dan tanpa keahlian lain, pekerjaan menambang menjadi satu-satunya tumpuan hidup. “Harapannya ada di pekerjaan seperti sekarang, supaya dapur tetap ngebul,” tuturnya dengan raut wajah lelah.
Pewarta : Windu
Tagline: #KoperasiBumiMasSejahtera, #TambangRakyat, #IPRSukabumi, #BojongPari, #Waluran, #EkonomiKerakyatan, #Pasal33UUD1945, #PenambangTradisional,
