RI News. Jakarta – Sidang pembacaan putusan terhadap delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan memasuki fase krusial. Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadwalkan pembacaan vonis pada Rabu pagi, dipimpin oleh Hakim Ketua Lucy Ermawati.
Perkara ini tidak sekadar mempersoalkan pelanggaran hukum administratif, melainkan menguji secara langsung kredibilitas tata kelola ketenagakerjaan nasional. Delapan aparatur sipil negara (ASN) yang didakwa berasal dari struktur strategis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), termasuk mantan pejabat eselon tinggi dan pejabat teknis yang berwenang dalam pengendalian tenaga kerja asing.
Para terdakwa meliputi Suhartono selaku mantan Dirjen Binapenta dan PKK periode 2020–2023, bersama sejumlah pejabat dan staf teknis seperti Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, Devi Angraeni, Gatot Widiartono, Haryanto, serta Wisnu Pramono. Mereka didakwa terlibat dalam praktik pemerasan sistematis terhadap agen dan pemberi kerja yang mengajukan izin RPTKA sepanjang 2017 hingga 2025.
Dalam konstruksi dakwaan, praktik tersebut diduga dilakukan dengan pola koersif: permohonan izin tidak akan diproses apabila pemohon tidak memenuhi permintaan sejumlah uang atau barang. Total nilai pemerasan yang terungkap mencapai Rp135,29 miliar, termasuk pemberian barang mewah seperti kendaraan roda empat dan sepeda motor premium.
Secara yuridis, para terdakwa dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B mengenai pemerasan dan gratifikasi, serta dikaitkan dengan ketentuan penyertaan dalam KUHP.
Tuntutan jaksa menunjukkan variasi tingkat keterlibatan dan perolehan keuntungan masing-masing terdakwa. Haryanto dan Wisnu Pramono menghadapi tuntutan tertinggi, yakni 9 tahun 6 bulan penjara, disertai denda hingga Rp700 juta serta kewajiban membayar uang pengganti puluhan miliar rupiah. Sementara terdakwa lainnya dituntut pidana penjara antara 4 hingga 7 tahun, dengan denda dan uang pengganti yang juga signifikan.
Baca juga : Negara Hadir di Ruang Domestik: UU PPRT dan Rekonstruksi Keadilan bagi Pekerja Rumah Tangga
Dari perspektif akademik, perkara ini mencerminkan apa yang dalam kajian korupsi birokrasi disebut sebagai rent-seeking behavior dalam sistem perizinan. RPTKA, yang sejatinya merupakan instrumen pengendalian tenaga kerja asing sekaligus perlindungan pasar kerja domestik, justru menjadi titik rawan korupsi akibat tingginya diskresi pejabat dan kompleksitas prosedur administratif.
Fenomena ini memperlihatkan kegagalan pengawasan internal dan lemahnya sistem integritas institusional. Dalam kerangka good governance, kasus tersebut menegaskan pentingnya reformasi berbasis digitalisasi layanan publik, transparansi prosedur, serta penguatan mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal.
Selain itu, praktik pemerasan dalam layanan publik berdampak langsung pada iklim investasi. Ketidakpastian biaya dan proses perizinan menciptakan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy), yang berpotensi menurunkan daya saing nasional di tengah kompetisi global tenaga kerja dan investasi.
Putusan majelis hakim dalam perkara ini akan menjadi preseden penting, tidak hanya bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga bagi arah reformasi birokrasi di sektor ketenagakerjaan. Publik menanti apakah vonis yang dijatuhkan mampu mencerminkan keadilan substantif sekaligus memberikan efek jera yang nyata terhadap praktik korupsi struktural dalam layanan negara.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
