RI News. Washington – Pusat Hukum Kemiskinan Selatan (Southern Poverty Law Center/SPLC), organisasi hak sipil yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pengawas kelompok ekstremis sayap kanan, kini berada di pusaran badai hukum. Pada Selasa (21 April 2026), sebuah dakwaan federal dari grand jury di Alabama menuduh organisasi tersebut melakukan penipuan skala besar terhadap para donaturnya.
Menurut Jaksa Agung sementara Todd Blanche, SPLC diduga menggalang jutaan dolar dari donatur dengan klaim memerangi kebencian dan ekstremisme, tetapi sebagian dana tersebut justru disalurkan secara rahasia untuk membayar informan yang terkait dengan kelompok supremasi kulit putih, termasuk Ku Klux Klan dan organisasi neo-Nazi.
Dakwaan setebal itu mencakup 11 tuduhan, yaitu enam dakwaan penipuan kawat (wire fraud), empat dakwaan pernyataan palsu kepada bank yang diasuransikan federal, serta satu dakwaan konspirasi pencucian uang. Jaksa menduga organisasi ini menyembunyikan aliran dana lebih dari 3 juta dolar AS antara tahun 2014 hingga 2023 kepada individu yang berafiliasi dengan kelompok ekstremis.
Salah satu contoh yang disebut dalam dakwaan adalah seorang informan yang dibayar lebih dari 1 juta dolar sementara ia aktif di kelompok neo-Nazi National Alliance. Informan lain disebut terlibat dalam grup obrolan online yang merencanakan unjuk rasa “Unite the Right” di Charlottesville tahun 2017, dan bahkan menghadiri acara tersebut atas arahan SPLC.
Untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya, SPLC disebut menciptakan rekening bank atas nama entitas palsu seperti “Fox Photography” dan “Rare Books Warehouse”. Uang donasi yang masuk kemudian dialihkan ke informan tanpa pernah diungkapkan secara terbuka kepada para pendukungnya.
“Organisasi ini tidak membongkar kelompok-kelompok tersebut. Sebaliknya, mereka justru memproduksi ekstremisme yang mereka klaim lawan dengan membayar sumber untuk memicu kebencian rasial,” tegas Blanche dalam konferensi pers.
Baca juga : Penyitaan Aset Jimmy Lai dan Ujian Kebebasan Pers di Hong Kong
Dakwaan ini muncul setelah SPLC sendiri mengakui adanya penyelidikan kriminal terhadap program informan rahasianya yang sudah dibubarkan. Organisasi ini membela diri dengan menyatakan bahwa program tersebut bertujuan memantau ancaman kekerasan dan informasi yang diperoleh sering dibagikan kepada aparat penegak hukum.
Interim CEO dan Presiden SPLC, Bryan Fair, menyatakan bahwa pekerjaan melawan kelompok kebencian merupakan tugas paling berbahaya sekaligus paling penting yang mereka lakukan. Menurutnya, informasi dari informan telah menyelamatkan banyak nyawa, terutama di era pasca-Gerakan Hak Sipil yang penuh kekerasan.
Didirikan pada 1971 di Montgomery, Alabama, SPLC awalnya dikenal melalui gugatan perdata yang berhasil melumpuhkan beberapa kelompok supremasi kulit putih. Namun dalam beberapa tahun terakhir, organisasi ini sering dikritik karena dianggap terlalu partisan, terutama oleh kalangan konservatif dan Republik.
Kritikus menilai SPLC kerap mencap organisasi konservatif arus utama sebagai “kelompok kebencian” hanya karena perbedaan pandangan politik. Laporan tahunan “The Year in Hate and Extremism” yang diterbitkan organisasi ini juga menjadi bahan perdebatan.
Kasus dakwaan ini muncul di tengah pergantian kekuasaan di Washington. Beberapa pihak melihatnya sebagai bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meninjau ulang praktik lembaga-lembaga yang dianggap bias. Sementara itu, SPLC menegaskan akan membela diri sepenuhnya dan menyebut dakwaan tersebut sebagai serangan yang tidak berdasar.
Penyelidikan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang akuntabilitas organisasi nirlaba besar yang mengandalkan donasi publik. Undang-undang nirlaba mengharuskan transparansi tinggi dalam penggunaan dana, termasuk kejujuran kepada donatur mengenai tujuan penggalangan dana.
Hingga berita ini ditulis, proses hukum masih berjalan. Kasus ini kemungkinan akan menjadi sorotan panjang karena menyentuh isu sensitif: kepercayaan publik terhadap organisasi hak sipil, batas antara pengawasan ekstremisme dengan potensi konflik kepentingan, serta independensi penegakan hukum di Amerika Serikat.
Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau, termasuk kemungkinan penyitaan aset yang diajukan jaksa serta respons dari komunitas hak sipil dan kelompok konservatif.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
